Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menduga akan terjadi monopoli penerbangan nasional jika persoalan Garuda Indonesia tidak segera diselesaikan. Maka, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang berjalan jadi kunci mencegah hal itu.
Informasi, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini tengah dalam status PKPU. Bahkan ada tambahan waktu 60 hari untuk melakukan negosiasi dengan pihak lessor atau penyewa pesawat yang digunakan Garuda Indonesia.
Advertisement
Menyoal monopoli, Menteri Erick mengatakan hal itu bisa dicontohkan dengan mahalnya tiket penerbangan yang ada di Indonesia. Sehingga akan menimbulkan banyak efek turunannya.
"Kasus garuda adalah kasus yang sudah lama juga, tetapi permasalahannya kita rela nggak kalau Garuda ini tidak diselesaikan akhirnya ada monopoli penerbangan nasional, yang akhirnya tiketnya jadi mahal," katanya saat ditemui wartawan di kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Ia mengatakan, imbas turunannya dari dugaan monopoli itu akan menyasar sektor pariwisata. Lebih jauh, sektor usaha pun disinyalir tak bisa berkembang.
"Kalau tiketnya jadi mahal berarti industri pariwisata tidak berkembang, kalau industri pariwisata tidak berkembang, UMKM juga tidak punya tempat untuk penghasilan baru," kata dia.
Sementara, terkait proses PKPU yang masih berjalan, ia optimistis menjalani negosiasi dengan lessor yang belum memberi sinyal sepakat. Diketahui, ia membidik 35 lessor untuk ikut menyetujui restrukturisasi Garuda Indonesia.
"Nah jadi karena itu garuda ini dalam status PKPU, karena itu kita melaporkan ke kejaksaan payung hukumnya, supaya dalam PKPU itu ada keputusan, dan alhamdulilah seluruh lessor yang ada di garuda mendaftar, nah tentu kita sekarang mappingkan 35 lessor," katanya.
"Dari 35 itu ada 4 yang sudah sepertinya menyetujui, nah bagusnya 4 lessor ini adalah lessor besar," imbuh dia.
Sama seperti dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI sebelumnya, Menteri Erick membidik tiga lessor lagi untuk setuju utang Garuda direstrukturisasi. Sehingga, akan mendapatkan suara sekitar 50 persen persetujuan.
Menteri Erick menyebut, dari 35 lessor ini telah dilakukan penggolongan berdasarkan kasusnya. Diantaranya ada kasus hukum dan kasus korupsi.
"Ada mana yang tidak korupsi, jadi pengembangannya seperti itu, cuman sudah ada pembicaraan seperti itu, tapi belum tuntas, karena itu PKPU mendorong perpanjangan 2 bulan lagi untuk penyelesaian, nah mudahmudahan aja (bisa selesai)," ungkap Erick Thohir.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Respon Positif
Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklaim proses restrukturisasi terus mendapat respon positif. Bahkan, keseluruhan lessor sudah mendaftarkan diri dalam PKPU.
Meski begitu, tahapan-tahapan negosiasi masih terus dilakukan karena baru sebagian lessor yang menandatangani isi persetujuan restrukturisasi tersebut.
"Kita sekarang masih negosiasikan dengan semua lessor dan kreditur yang lain, sementara ini tidak ada perkembangan negatif malah positif, dianggap kita serius menangani bukan hanya ke depan tapi juga masalalu," ungkap Irfan di komplek DPR RI, Selasa (25/1/2022).
Irfan optimistis pihaknya akan mencapai satu keputusan positif dengan perusahaan penyewa pesawat. Sikap itu didasari pada respon baik yang diberikan lessor dalam setiap sesi negosiasi.
"Selama ini boleh dibilang kita sih positif diskusinya dengan semua lessor dengan tadi yang disampaikan Pak Erick, betul memang beberapa lessor terbesar tersebut mengindikasikan sangat kuat, terus tujuannya sudah kita detailkan mudah-mudahan tidak ada halangan melintang dan kalau melihat nanti ada yang sudah tanda tangan rasanya semua pihak akan mencapai suatu kesepakatan," ungkapnya.
Advertisement
