Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meluncurkan program New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu). Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM, serta menciptakan entrepreneur produktif.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, menjelaskan, redesain PLUT menjadi New PLUT merupakan implementasi dari PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di KemenkopUKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas.
"Dengan program baru yang sudah didesain tersebut, diyakini New PLUT akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam peluncuran New PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (27/1/2022).
Teten menyebut saat ini struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro. Tercatat jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai 99,6 persen.
Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, ia mendorong program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan.
"New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, business matching hingga showcase bagi produk UMKM atau entrepreneur baru," ujar Teten Masduki.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
The Future SME
Disisi lain, pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan entrepreneur baru yang berkualitas. Ia menegaskan, Pemerintah perlu melahirkan the future SME yang mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global.
Untuk dapat bersaing, entrepreneur produktif harus diciptakan. Pemerintah menargetkan jumlah rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen persen di tahun 2024, dimana saat ini yang baru mencapai 3,55 persen dari total penduduk Indonesia.
Maka, untuk mencapai target itu telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan yang resmi berlaku pada 3 Januari 2022 lalu.
"Baru keluar Perpres Kewirausahaan, dan di Perpres itu targetnya mencetak entrepreneur baru dengan pendekatan inkubasi. Meski kita ada 64 juta pelaku UMKM tapi yang masuk kategori enterpreneur baru 3,55 persen," sambung Menteri Teten.
Setelah terbitnya Perpres tersebut akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan Kementerian/ Lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait entrepreneur.
Advertisement
Easio Kewirausahaan
Diakui Menteri Teten, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah mencapai 10 - 11 persen dari jumlah penduduknya. Bahkan, di Singapura rasio kewirausahaan sudah mencapai 8,5 persen dari total penduduknya.
"Dengan pendekatan baru ini kita harus lahirkan entrepreneur baru, maka PLUT ini menjadi bagian untuk mencapai target itu. Misi kita adalah mengubah struktur ekonomi yang mikro dan yang kecil menengah kita perkuat dan kita dorong menjadi pengusaha besar," lanjut Menteri Teten.
Selain itu, Menteri Teten juga menekankan agar pelaku UMKM bisa memenangkan persaingan di pasar domestik atau internasional melalui digitalisasi. Sebab produk e-commerce hampir 50 persen dikuasai oleh produk impor. Oleh sebab itu perlu ada redesain produk UMKM nasional yang bisa dimulai dari PLUT tersebut.
"Meski market digital kita terbesar di Asia Tenggara, tapi kalau kita tidak punya produk unggulan kita akan dibanjiri produk luar. Ini memang menjadi tantangan kita bersama," pungkas MenkopUKM.
