Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal penanaman investasi di proyek ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Bahlil mengutarakan, sejauh ini pemasukan dana untuk proyek ibu kota baru ada dua, antara lain dari anggaran yang dikelola oleh pemerintah lewat infrastruktur dasar, dan dari pihak swasta seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Investasi di IKN kan ada dua, ada satu yang memang dikelola oleh pemerintah lewat infrastruktur dasar, itu pasti masih memakai dana pemerintah, dan kedua adalah swasta," jelasnya dalam sesi teleconference, Kamis (27/1/2022).
"Dari negara-negara mana pun swastanya masuk, itu pasti berkepentingan dengan Kementerian Investasi, karena seluruh izin pasti lewat sini. Mau approve barang modal pasti lewat sini. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan daerah dan lingkungan, pasti lewat sini," imbuhnya.
Sehingga Kementerian Investasi tetap akan berada di bagian terdepan untuk urusan pemasukan modal ke ibu kota baru, bergandengan dengan Indonesia Investment Authority atau INA.
"Jadi enggak usah dipertentangkan. Namanya saya Menteri Investasi, masuk dan keluar, semua izinnya di sini. Insya Allah kita akan bersama kementerian/lembaga lain untuk mensukseskan IKN," ujar Bahlil Lahadalia.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
IEA Ikut Investasi
Sebelumnya, Bahlil sempat memperkirakan, Uni Emirat Arab (UEA) bakal ikut mendanai proyek IKN lewat gelontoran investasi senilai USD 10 miliar, atau setara Rp 144 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS). Jumlah itu merupakan bagian dari komitmen investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia dengan total nilai mencapai USD 44,6 miliar, atau setara Rp 642,2 triliun.
"Menyangkut IKN, dari USD 44,6 miliar itu ada USD 10 miliar yang akan masuk di INA, totalnya USD 18 miliar. USD 8 miliar itu sudah clear di sekitar apa saja, USD 10 miliarnya masih tentatif untuk dimasukkan ke IKN," terangnya beberapa waktu lalu.
Namun, dia menyampaikan, Pemerintah UEA masih harus melakukan komunikasi yang sangat intens dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk bagaimana bisa mengalokasikan sumber dana modal mereka selain untuk IKN.
"Angkanya berapa belum kita sepakati. Tetapi dari USD 44,6 miliar ini yang memungkinkan masuk ke IKN dalam USD 10 miliar itu, itu yang msh longgar sekali. Yang lain sudah ter-breakdown. Tetapi di luar angka ini ada juga yang kita lagi komunikasikan," urainya.
Bahlil lantas coba meyakinkan, UEA kelak akan mengalokasikan nilai investasi lebih dari apa yang sudah dikomitmenkan di awal, khususnya untuk proyek ibu kota baru. Bocoran itu didapatnya pasca sekilas mendengar obrolan antara Presiden Jokowi dan Luhut beserta raja-raja di sana.
"Karena pembicaraan Bapak Presiden dengan Pak Luhut dengan raja di UEA, itu angkanya yang saya dengar lebih. Tetapi enggak pas kalau saya yang sampaikan, biarkan Pak Menko Luhut yang sampaikan," pungkas Bahlil.
Advertisement
