Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tak lantas menghilangkan kemacetan di Jakarta.
Sebabnya menurut Anies, kontribusi sektor pemerintahan terhadap kemacetan di Ibu Kota hanya di bawah 10 persen.
Advertisement
"Bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," kata Anies dalam video di akun Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Anies mengurai, penyumbang kemacetan di Jakarta adalah sektor usaha dan rumah tangga.
Sepeninggal DKI Jakarta dengan status sebagai Ibu Kota, Anies memproyeksikan kota yang dahulu dijuluki Batavia ini menjadi kota global di dunia. Apalagi mengingat Jakarta menjadi penyumbang 18 persen produk domestik bruto (GDP) nasional.
"Dalam konteks Jakartanya ada Ibu Kota atau tidak ada Ibu Kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, tetap kita harus melayani kegiatan rumah tangga tetap aja itu. Karena dalam praktiknya Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat. Jadi kalau jajaran ini ditanya melayani pemerintah pusat jarang tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha," papar dia.
Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Kendati Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap supaya Jakarta dapat mempertahankan simpul sosial, budaya, peradaban yang telah lama terbangun di kota ini.
"Kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa karena itu kenapa kesetaraan jadi penting, kenapa keadilan jadi penting, karena semua yang datang ke kota ini harus mendapatkan itu. Nah ini yang saya ingin garisbawahi bagaimana mengaturnya ke depan mungkin bisa bahas bersama," tukas Anies.
Advertisement