Puluhan Gerai Tes Antigen Ilegal di Ketapang Banyuwangi Ditutup Paksa

Liputan6.com, Banyuwangi - Sekitar 28 gerai rapid test antigen di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dihentikan operasinya dan disegel lantaran tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Petugas menemukan tempat layanan rapid tes antigen tidak memiliki IMB. Selain itu lokasi layanan tidak representatif karena tak memiliki toilet, drainase, ruang tunggu, pencahayaan kurang, dan menyatu dengan rumah tinggal.

Selain itu SDM gerai rapid test antigen di sepanjang Pelabuhan Ketapang banyak yang tidak kompeten. Peralatan kliniknya pun tidak standar medis.

Temuan lainnya, tempat layanan rapid test antigen banyak yang tidak memiliki MoU dengan pihak ketiga tentang pengolahan sampah medis atau B3 (Bahan berbahaya dan beracun).

Sejak disidak oleh Satgas Covid-19 Banyuwangi bersama Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto pada 5 Januari 2022 lalu pengelola gerai diberikan waktu 20 hari untuk melengkapi kekurangan. Setelah lengkap gerai akan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat sebagai syarat kelayakan operasi.

Namun hingga 25 Januari 2022 hanya ada 20 gerai yang beritikad baik mengurusi kelengkapan. Hampir 28 gerai memilih putar balik dan bersedia menutup layanan secara mandiri.

Namun, keesokannya Rabu (26/1/2022) saat Satgas Covid-19 kembali sidak dari 28 gerai tidak layak operasi itu  kembali beroperasi. Petugas pun menyegel sejumlah gerai tersebut.

Anehnya tak sampai setengah jam, salah satu gerai yang berada tepat di utara Kantor Desa Ketapang, Kalipuro merusak segel yang dipasang petugas dan kembali membuka layanan. Keesokannya pun masih sama, gerai tersebut justru membuka gerbangnya lebar dan nampak tetap membuka layanan.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat menegaskan, klinik yang belum memenuhi kriteria dan persyaratan telah ditertibkan, bahkan disegel oleh Satpol PP. Jika dikemudian hari ada pengelola gerai yang 'bandel' dan nekat beroperasi kembali tanpa seizin petugas jelas tidak diperbolehkan.

“Yang boleh membuka segel adalah petugas, dalam hal ini Satpol PP. gerai bisa beroperasi ketika surat rekomendasi dari dinas sudah resmi dipegang oleh pengelola,”ujar Amir Hidayat Sabtu (29/1/2022).

Amir mengaku memberikan keleluasaan kepada pengelola gerai yang telah beritikad baik dengan berupaya memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan. Namun, dari 48 gerai hanya 20 gerai yang berupaya mengurus surat rekomendasi.