Ami'ul Khasanah Heran, Dapat Nilai Tertinggi tapi Gagal Jadi Kepala Dusun di Blora

Ami'ul Khasanah mengatakan, pihak desa sempat mengonfirmasi pada saat dirinya silaturrahmi di rumah tetangganya. Tak hanya itu, Camat Ngawen juga sempat mengundangnya lewat pesan selular untuk datang ke kantornya.

"Mbak jarene mau kepanggih (katanya mau ketemu) saya, ini saya sudah di kecamatan," ucap Ami'ul Khasanah mengungkapkan sekilas isi pesan selular dari Camat Ngawen.

Lalu, dirinya kemudian datang ke kantor Kecamatan Ngawen. Ternyata kedatangannya tersebut hanya malah menambah kesedihan yang didapatkan.

"Maaf ya Mbak, ini jenengan mboten seng nomer satu. Nomer satu Mas Wanto, (Ini kamu tidak yang nomor satu. Nomor satu Mas Wanto)," kata Ami'ul Khasanah meniru ucapan Camat Ngawen.

Tak terima dengan keadaan itu, dirinya lantas meminta penjelasan dan mendatangi panitia seleksi perangkat desa di kampungnya. Namun sayang, dirinya merasa tidak mendapat keterangan yang jelas soal posisi dirinya yang dianulir dari peringkat pertama. Sementara keputusan tidak bisa berubah lagi.

Sementara itu, Camat Ngawen Supriyono kepada awak media di hadapan Ami'ul Khasanah mengatakan, jika ada pihak yang merasa keberatan silahkan menempuh jalur hukum.

"Lha ini, karena posisi beliau ini sudah kalah menurut kami," ucapnya didampingi Kapolsek dan Danramil Ngawen.

Mendengar pernyataan ini, sejumlah pihak yang prihatin langsung menampik ucapan dari orang nomor satu di Kecamatan Ngawen itu, bahwa Ami'ul Khasanah adalah calon perangkat desa yang sengaja dikalahkan dan bukan kalah.

"Siap saya bertanggung jawab sebagai tim pengawas," kata Supriyono menegaskan.

Sebelumnya nasib serupa juga dialami oleh salah satu santri almarhum KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen bernama Akhmad Agus Imam Sobirin. Dirinya terjegal jadi perangkat desa dengan alasan yang menurutnya aneh. Dia lantas menggugat Keputusan Kadesnya dan pihak yang dilantik menjadi Sekretaris Desa Turirejo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Gugatannya itu bergulir cukup lama dan hasilnya ditolak secara keseluruhan. Kendati yang digugatnya tersebut mendapat bantuan hukum dari Pemkab Blora, ia tidak lantas patah arang dan saat ini masih berproses banding di PTUN Surabaya. Semata-mata demi keadilan yang direnggut hak-haknya.

Sekadar informasi, kondisi saat ini di Blora terkait persoalan seleksi perangkat desa ramai diperbincangkan karena dianggap banyak kecurangan. Bahkan masyarakat setempat berulangkali demo menuntut agar hasil seleksi perangkat desa dibatalkan.