Liputan6.com, Moskow - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melakukan pertemuan di Kiev pada Selasa (2/2) untuk membahas masalah keamanan, khususnya penempatan militer Rusia di perbatasan Ukraina.
Dalam pernyataan bersama setelah pembicaraan mereka, Zelensky dan Boris Johnson memperingatkan bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar.
Baca Juga
Advertisement
Para pemimpin mengatakan bahwa Ukraina dan Inggris sepakat untuk bekerja sama untuk memperkuat keamanan Ukraina dan kemampuan untuk mempertahankan diri, demikian dikutip dari laman Xinhua, Rabu (2/2/2022).
Mereka juga menyatakan komitmen untuk memperkuat keamanan energi Ukraina dan mendukung upayanya menuju transisi hijau.
Pada briefing setelah pembicaraan, Zelensky mengatakan bahwa meskipun dia tidak mendukung semua ketentuan perjanjian Minsk, itu adalah "satu-satunya format yang berfungsi."
"Kita harus melakukan sesuatu yang dapat mengurangi pendudukan wilayah kita secara khusus, melindungi negara kita dalam satu atau lain bentuk," kata Zelensky.
Dia juga mengatakan bahwa Inggris akan mengalokasikan sekitar 2 miliar pound sterling Inggris (sekitar 2,7 miliar dolar AS) untuk proyek infrastruktur dan energi bersama dengan Ukraina.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dukungan Dana
Sementara itu, Johnson mengumumkan bahwa Inggris juga akan menyediakan 88 juta pound sterling (sekitar 119 juta dolar) dana baru untuk Ukraina guna membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan energi Rusia.
Johnson tiba di Kiev pada hari sebelumnya untuk kunjungan kerja. Menurut laporan media lokal, akhir pekan ini, dia akan mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sejak November 2022, Kiev dan beberapa negara Barat menuduh Rusia mengumpulkan pasukan berat di dekat perbatasan Ukraina dengan kemungkinan niat "invasi".
Rusia membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa Rusia memiliki hak untuk memobilisasi pasukan di dalam perbatasannya untuk mempertahankan wilayahnya karena kegiatan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara merupakan ancaman bagi keamanan perbatasan Rusia.
Advertisement
