Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Suharso Monoarfa, meminta masukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Rabu (2/2/2022).
Suharso dan jajarannya langsung menyambangi kantor lembaga antirasuah itu di Kuningan, Jakarta Selatan untuk bertemu Ketua KPK, Firli Bahuri. KPK sendiri sejauh ini turut mengikuti perkembangan rencana pembanguan IKN.
Advertisement
"Kami memohon kepada KPK dan memang sesungguhnya sampai kasih masukan di dalamnya," ujar Suharso dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri, menyambut baik kedatangan Suharso. Menurut Firli, pembicaraan terkait IKN Nusantara dengan Suharso juga dihadiri empat pimpinan KPK lainnya, yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata.
"Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kita ikut terpanggil untuk mengikuti perkembangan tentang rencana pembangunan ibu kota negara," kata Firli.
Firli menyatakan, para pimpinan KPK di sudah mendegarkan secara langsung dari Suharso dan jajaran terkait rencana pembangunan IKN Nusantara. Firli menilai, dalam perencanaan pembangunan tersebut dibutuhkan koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh lembaga terkait di pemerintahan.
Firli berharap dalam pelaksaannya nanti tak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pembangunan IKN. "Apa pun yang kita lakukan, tidak boleh ada tindak pidana korupsi," tegasnya.
Video
Mencegah Ada Penyalahgunaan Anggaran
Dia mengungkapkan bagaimana kesiapan KPK untuk mengawal pelaksanan pembangunan IKN, agar tidak ada yang menyalahgunakan anggaran negara dalam prosesnya.
"Jadi kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kedua KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, dan yang ketiga KPK mengambil peran melakukan monitoring atas penyelenggaraan," katanya.
Selain itu, Firli meminta agar pemerintah melakukan persiapan dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara. Dia ingin memastikan tidak ada kebocoran dalam pelaksanaannya.
"Sehingga setiap tahapan pembangunan ibu kota negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa, pembiayaan program, termasuk juga biaya diyakinkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bocor akibat korupsi," jelas Firli.
Advertisement
