Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan skema perdagangan karbon mulai Kuartal II 2022. Ini sebagai langkah mengejar penurunan emisi karbon yang ditarget pemerintah sebesar 29 persen di 2030.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Indriati mengatakan, pilot project perdagangan karbon ini akan mengikuti standar dalam negeri dan internasional.
Ia menyebutkan penerapan perdagangan karbon ini akan dimulai pada April 2022 yang didahului oleh sektor ketenagalistrikan.
"Subsektor listrik akan pertama kali melakukan perdagangan karbon dimulai April 2022. Ini dimulai dari strategi apa yang sudah lebih siap," katanya dalam Penandatanganan MoU Dekarbonisasi BUMN, Rabu (2/2/2022).
Dengan demikian, berarti yang akan menjalankan pertama kali adalah PT PLN (Persero). Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengaku siap memberikan kontribusi dan telah memantapkan langkah-langkah strategis terkait rencana implementasi regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada 1 April 2022.
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Yusuf Didi Setiarto menyebutkan, salah satu inisiatif dekarbonisasi oleh PLN adalah pemanfaatan instrumen NEK yakni perdagangan karbon (carbon pricing).
"Penyelenggaraan implementasi NEK merupakan salah satu pilar strategis untuk memenuhi target penurunan emisi nasional dan aspirasi NZE 2060," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/1/2022).
Didi mengakui, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi regulasi NEK yang saat ini dihadapi oleh PLN. Beberapa di antaranya terkait kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu dikembangkan, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting, Verification/MRV) yang belum beroperasi secara penuh, serta perencanaan implementasi nilai ekonomi karbon yang masih belum optimal.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Ambil Peluang
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menilai langkah perdana perdagangan karbon ini jadi momentum yang baik. Ia menyebut sektor ketenagalistrikan lebih dulu perlu bersiap melakukan perdagangan karbon tersebut.
“Kita melihat bahwa di sektor listrik tentunya bisa mempersiapkan diri bagaimana bisa mencapai target dari penurunan emisi sesuai dengan nasional komitmen kita,” katanya dalam penandatanganan MoU Dekarbonisasi BUMN, Rabu (2/2/2022).
Selanjutnya, kata dia, untuk sektor lainnya di luar dari sektor ketenagalistrikan, diharapkan bisa secara paralel bersiap guna mencapai target pengurangan emisi karbon yang ditetapkan. Artinya, sektor lainnya itu bisa memulai menyusun inisiatif guna mendorong bauran emisi karbon.
“Disisi lain juga sektor lain secara paralel akan siapkan bagaimana target inisiatif untuk capai hal itu. BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) juga kita harapkan bisa melakukan follow up dari inisiatif tahun lalu. Dulu kita lakukan holding perusahaan survey, dimana BKI menjadi holding dan tugas utama BKI selain dari selama ini tentu perlu dilakukan di sektor green energy ini,” katanya.
“Karena dekarbonisasi ini adalah perubahan signifikan yang perlu biro klasifikasi yang mampu membantu menilai ‘berapa sih emisi yang dihasilkan dan kalau ada inisiasif itu ada berapa, hasilnya apa?’” tambah Pahala.
Advertisement
