Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan pembiayaan terhadap UMKM mencapai 30 persen pada 2024. Guna menuju target itu ada sejumlah tantangan yang dihadapi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginventarisasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM ini. Menurut catatan OJK, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 281,86 triliun per Desember 2021.
Advertisement
Ketua Satuan Tugas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Ahmad Buchori mengatakan sejumlah tantangan, termasuk masih minimnya edukasi dan pendampingan kepada UMKM. Sehingga hal itu perlu ditekan dan didorong lebih jauh.
“Pertama, penyebaran omicron sejak November 2021 di Indonesia akan cukup berdampak pada penyaluran pembiayaan UMKM, sehingga diperlukan adanya pengendalian pandemi dan program pemulihan UMKM,” katanya dalam media briefing, Jumat (4/2/2022).
Kemudian, adaya kebijakan The Fed untuk mempercepat laju pengurangan pembelian aset (tapering) dan rencananya akan berdampak pada kenaikansuku bunga sampai dengan tiga kali di 2022 yang akan berdampak laju pembiayaan terhadap UMKM.
“Masih rendahnya program edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait dengan produk keuangan, sehingga masih tergiur dengan pinjaman online ilegal dan pinjaman dari rentenir,” katanya.
Ia juga menilai perlu adanya peningkatan kewaspadaan atau awareness Industri Jasa Keuangan untuk meningkatkan presentase portofolio pembiayaan kepada sektor UMKM hingga 30 persen. baik melalui paket kebijakan maupun mempersiapkan database UMKM yang mampu dimanfaatkan oleh Lembaga Jasa Keuangan untuk memprmudah analisa kredit.
Kemudian, pihakya juga mendorong secara masif program pembiayaan kepada UMKM yang telah ada saat ini. Khususnya pinjaman tanpa agunan, seperti Kredit Usaha Rakyat dengan skema klaster, Kredit atau pembiayaan melawan rentenir, kemudahan UMKM untuk go public, dan penyempurnaan kebijakan seperti ketentuan branchless banking.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tantangan Lainnya
Lebih lanjut, hmad mengatakan masih terbatasnya produk UMKM lokal yang belum berorientasi ekspor juga jadi tantangan. Sehingga diperlukan adanya jalur pembinaan agar mampu mendorong produksi dan adanya permintaan modal yang naik secara signifikan.
“Perlu adanya dukungan penuh untuk mendorong program kolaboratif antar Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah daerah serta industri jasa keuangan,” katanya.
Khususnya yang tergabugn dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) melalui Gerakan Nasinoal Bangga Buatan Indonesia. Baik mendorong kegiatan business matching maupun pendampingan untuk go digital serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM.
Advertisement
