Liputan6.com, Yogyakarta - Relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke tempat baru menurut Sosiolog dari UGM, Wahyu Kustiningsih harus memperhatikan keberlangsungan sosial ekonomi PKL. Pemda DIY harus menyiapkan program pascarelokasi PKL dari kawasan Malioboro yang mampu memberikan jaminan sosial ekonomi PKL.
“Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pasca-relokasi tidak serta merta melepas. Namun diikuti pendampingan atau program yang membuat PKL membuat kondisi sosial ekonomi PKL tetap berjalan,” tuturnya, Kamis 3 Februari 2022.
Menurut Kustiningsih relokasi PKL Malioboro bukan sekedar memindahkan ke lokasi lain, tapi di lokasi baru itu apakah memiliki risiko konflik.
Baca Juga
Advertisement
Sebab dampak terburuk dari relokasi bagi PKL adalah turunnya pendapatan ditambah saat ini masih pandemi. Apabila situasi ini tidak teratasi maka risiko munculnya tindakan negatif atau kriminal tinggi.
“Dengan relokasi apakah wisatawan akan berkunjung ke sana ini perlu dipertimbangkan,” ucapnya.
Dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM ini menegaskan perlu dan pentingnya Pemda DIY mengembangkan program-program yang bisa menjamin PKL setelah relokasi dari Malioboro. Misalnya, dengan menjadikan ruang yang ditempati PKL saat ini sebagai ikon baru dari kota Yogyakarta yang dapat menarik wisatawan.
“Jadikan ruang baru ini sebagai ikon baru sehingga wisatawan akan merasa tidak lengkap jika ke Jogja tidak berkunjung ke tempat ini,” terangnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
