Liputan6.com, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikabarkan akan berkemah di titik nol, kawasan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dia menyebut hingga kini belum ada rencana Jokowi akan berkemah di kawasan IKN baru.
"Belum ada rencana (kemah di Ibu kota negara baru)," kata Heru kepada Liputan6.com, Sabtu (5/2/2022).
Menurut dia, Presiden Jokowi juga belum dijadwalkan untuk mengunjungi IKN baru di Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
Baca Juga
Advertisement
"Tidak ada dalam waktu dekat ke IKN, belum ada," ujar Heru.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk berkemah di titik nol, kawasan ibu kota negara (IKN) yang baru.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keseriusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur
"Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur. Tapi tidak lama lagi," ungkap Gubernur Isran Noor saat hadir dalam acara Silaturahmi Bersama HM Sa’bani dan H Fathul Halim dikutip dari Antara, Jumat 4 Februari 2022.
Bertemu tokoh adat
Rencana berkemah di titik nol itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Isran Noor dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan usai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dome Balikpapan, Senin 31 Januari 2022.
"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara dan saya," kata Gubernur Isran Noor.
Kemah di titik nol IKN nanti, jelas Gubernur, sekaligus akan dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk bertemu para tokoh adat di Kaltim. Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa.
Saat itu juga akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim. Selain itu juga akan dilakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku.
Isran mengaku sudah mendapat kepastian bahwa untuk rencana tersebut, seluruh proses penyelenggaraan acara akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI dan Polri.
Advertisement
