Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, digitalisasi telah memberikan dampak luas pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini.
Menurut Ma'ruf, kehadiran e-commerce, e-payment, dan edutech adalah bukti nyata bahwa digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan.
Advertisement
"Kemandirian digital harus menjadi suatu gerakan dan kesadaran bersama segenap elemen bangsa," kata Ma'ruf pada Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022, yang diselenggarakan secara virtual, Senin (7/2/2022).
Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf mendorong peran aktif masyarakat untuk semakin memperkuat iklim digital di Indonesia. Termasuk bidang pelayanan publik yang menjadi wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan berbasis digital untuk masyarakat.
"Untuk itu, dibutuhkan adanya kerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang berdikari secara digital di berbagai bidang untuk kemandirian bangsa, Indonesia harus berdikari secara digital," jelas Ma'ruf.
Pria berusia 78 tahun ini berharap, digitalisasi juga dapat menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Sesuai prediksi, ekonomi digital Indonesia bisa menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp1.700 triliun.
"Kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa," kata Ma'ruf.
21 Juta Konsumen Digital Baru
"Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru selama pandemi. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia juga naik dua digit sebesar 49 persen, dari USD 47 miliar diperkirakan menembus menjadi USD 70 miliar di akhir tahun 2021," paparnya.
Ma'ruf menekankan, pemerintah terus melindungi iklim usaha yang kondusif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sisi positif digitalisasi dan membuka ruang bagi anak bangsa untuk menciptakan inovasi digital.
"Kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa," ucap dia.
"Oleh karena itu, pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan," imbuh mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.
Advertisement
