Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi varian Omicron.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher pandemi COVID-19 ini sudah memasuki tahun ketiga sehingga seharusnya pemerintah sudah memiliki pola penanganan yang jelas.
Advertisement
Menurut dia saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga COVID-19.
"Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan," kata Netty di Jakarta, Senin, (7/2/2022).
Menurut Netty pemerintah jangan hanya mengimbau lansia untuk tinggal di rumah saja. Sebab imbauan itu sudah dipahami masyarakat.
"Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk dibalik imbauan tersebut," kata Netty seperti dikutip dari Antara.
Netty meminta agar adanya penjelasan tentang percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun, termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap.
"Prediksi pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus sudah diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya," ucapnya.
Informasi yang Perlu Didengar Masyarakat
Seperti lanjut dia bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk, kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, maupun tenaga medis. "Hal inilah yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka," kata Netty.
Hal lain yang perlu disampaikan pada masyarakat, lanjut Netty adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedisin untuk yang pasien isolasi mandiri.
"Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi," katanya.
Terakhir, Netty kembali meminta para pejabat menjadi contoh yang baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja berpotensi menimbulkan kerumunan massa terus dilakukan.
Advertisement
