Liputan6.com, Jakarta Penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Artinya, pemahaman seluruh elemen masyarakat memainkan peranan yang juga penting.
Terkait hal ini, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 di Indonesia.
Advertisement
"Pertama, penguatan koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan. Jadi di dalam lingkup tenaga kesehatan itu harus diperkuat dengan tatalaksana atas standar prosedur yang tepat sesuai dengan situasi terkini," ujar Hermawan saat dihubungi Health Liputan6.com, Senin (7/2/2022).
Sedangkan kedua, ada penguatan komunikasi multi-stakeholders antar tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga lainnya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, dan lain-lain.
"Kalau ke semua komunitas dalam level RT RW ini sadar dan mampu memetakan peran masing-masing, itu akan mudah dan membantu didalam pencegahan dan pengendalian COVID-19," kata Hermawan.
Terlebih menurut Hermawan, peranan tenaga kesehatan di komunitas seperti bidan, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan di masyarakat lainnya juga penting. Termasuk dalam hal isolasi mandiri (isoman) dan isolasi terpadu (isoter).
Sehingga, penanganan terkait isolasi pun tak harus selalu diserahkan pada tempat isolasi terpusat seperti Wisma Atlet dan rumah sakit utama yang disediakan pemerintah.
"Itu harusnya menjadi agen. Kita berharap agar pemerintah melalui jejaring tenaga kesehatan hingga ke struktur puskesmas itu harus terkonsolidasi. Paham prosedur penanganan COVID-19, tidak semuanya dilimpahkan seolah-olah ke Wisma Atlet atau tiba-tiba dirujuk ke sana," ujar Hermawan.
Koordinasi mulai dari yang terkecil
Bahkan, menurut Hermawan, saat koordinasi dalam suatu komunitas warga kuat, maka ruang untuk isoman maupun isoter pun bisa diinisiasi dan disediakan oleh pihak RT dan RW.
"Kalau komunitasnya kuat, adanya ruang-ruang isoter itu bisa disediakan dari dan oleh komunitas, RT RW itu bisa menginisiasi. Mungkin ada perkantoran atau rumah kosong atau fasilitas yang tidak terpakai, sementara itu bisa dijadikan fasilitas bersama yang koordinasi pemantauannya penanganannya oleh nakes di wilayah kerja puskesmas," kata Hermawan.
Dalam hal ini, pihak komunitas pun bisa melibatkan multi-stakeholders untuk melakukan edukasi, pembinaan, dan pengawasan dalam fasilitas isoman dan isoter.
"Sehingga ini akan membantu sekali peran pemerintah tidak selalu harus ke Wisma Atlet yang makin hari juga makin numpuk, makin penuh," ujarnya.
Advertisement
