Liputan6.com, Medan Kasus Covid-19 varian omicron 93 persen masih di Jawa dan Bali. Di Sumatera Utara (Sumut) tercatat sejak awal tahun hingga 7 Februari 2022, terdapat 6 kasus omicron. Sumut tetap siap siaga menghadapi kemungkinan lonjakan kasus.
"Kita akan mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Jadi saat lonjakan terjadi, kita sudah siap, tidak kesulitan lagi," kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, usai rapat dengan Presiden Jokowi secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (7/2/2022).
Dijelaskannya, Bed Occupancy Rate (BOR) Sumut masih jauh di bawah ambang anjuran WHO, yakni 60 persen. Gubernur Edy meminta semua kabupaten dan kota siap dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 varian omicron.
Baca Juga
Advertisement
Untuk vaksinasi dosis pertama, Sumut sudah mencapai 89,74 persen atau 10.248.408 orang. Untuk dosis kedua 57,57 persen atau 6.754.327 orang, dan dosis ketiga atau booster sudah 228.130 orang.
"Kita kebut vaksinasi, karena ini salah satu upaya yang cukup signifikan untuk menekan angka kematian," jelasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Arahan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi memberi arahan ke semua kepala daerah terkait pentingnya manajemen detail, vaksinasi, dan protokol kesehatan (prokes) dalam menghadapi kemungkinan lonjakan kasus Covid-19.
Jokowi juga memperingatkan rumah sakit harus mempersiapkan kebutuhan oksigen, obat-obatan, dan ISO tank.
"Bagi yang belum agar segera menyiapkan diri menghadapi gelombang omicron yang akan masuk," kata Jokowi saat rapat.
Advertisement
Tingkat Kematian Akibat Omicron
Tingkat kematian pada kasus omicron belum begitu tinggi, 69 persen kematian akibat Covid-19 varian omicron dari pasien yang belum lengkap vaksinasinya. Jokowi meminta agar semua daerah mempercepat vaksinasi.
"Bupati, wali kota, dan gubernur melihat kota dan kabupaten mana yang masih di bawah 70 persen. Saya minta Panglima TNI, Kapolri, Kabin, BKKBN dan seluruh jajaran Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim, Danrem melihat angka-angka ini agar dipercepat vaksinasi untuk lansia," tegas Jokowi.
