Sri Mulyani Pede Defisit APBN 2022 Lebih Rendah dari Target

Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2022 defist direncanakan melebar 4,85 persen atau sekitar Rp 868 triliun di tahun ini.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Feb 2022, 14:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Keterangan Pers Menteri Keuangan, Roma, secara virtual, Minggu (31/10/2021).

Liputan6.com, Jakarta Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2022 defist direncanakan melebar 4,85 persen atau sekitar Rp 868 triliun di tahun ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN tersebut akan kembali lebih rendah dari yang di rencanakan. Namun tetap akan di atas 3 persen yakni sekitar 4,3 persen.

"Tahun 202 ini sudah berjalan, kita rencanakan defisitnya 4,85 persen. Tetapi kita harap realisasinya lebih rendah tapi elum mendekati 3 persen," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Invesment Forum 2022, Jakarta, Rabu (9/2).

Sejak tahun 2020 pemerintah telah memperluas pelebaran defisit APBN di atas 3 persen dengan menggunakan UU No 2 Tahun 2020 sebagai payung hukumnya. Sehingga APBN pemerintah defisit sebesar 6,14 persen dari PDB atau sekitar Rp 947,6 triliun.

Di tahun 2021 defisit APBN yang direncanakan masih melebar di atas 5 persen. Namun realisasinya pelebaran defisit hanya 4,65 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 783,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tahun ini akan berusaha untuk menurunkan realisasi defist APBN. Agar mulai tahun 2023 pemerintah bisa kembali memiliki defisit dibawah 3 persen dari PDB, sebagaimana amanat undang-undang.

Langkah ini diambil dalam rangka menyehatkan kembali APBN yang selama 3 tahun telah bekerja keras untuk menahan perlambatan ekonomi dan mendorong pemulihannya.

"Kita akan menjaga agar aspek APBN kita ini akan diperkuat lagi," kata dia.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Ketidakpastian Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat farewell atau perpisahan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Jakarta, Selasa (28/2). Penerimaan tax amnesty hingga hari ini telah mencapai Rp 112 triliun.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terlebih di masa depan berbagai tantangan telah menanti untuk dihadapai. Kondisi ekonomi global di depan juga masih dihantui ketidakpastian akibat berbagai hal. Mulai dari kenaikan harga komoditas, situas geopolitik hingga pemulihan ekonomi yang terjadi tidak merata yang menghasilkan berbagai dinamika.

"Berbagai implikasi global ini harus kita hadapi dengan pikiran terbuka," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga harus bersiap dengan berbagai syok ekonomi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Untuk itu, sudah saatnya APBN kembali disehatkan lagi setelah 3 tahun berjuang untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Ketika ada syok ini anggaran harus sehat kembali, sehingga tidak akan jadi masalah. Ini displin yang harus kita terapkan," sambungnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya