Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan akan memanggil Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini akan membahas mengenai dana tambahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang tak kunjung final.
Ia mengatakan, kedepannya Komisi V dan pihak terkait KCJB akan membahas secara khusus. Sehingga diharapkan ada perhatian lebih dan mendalam mengenai kisruh yang menyangkut proyek strategis nasional ini.
Advertisement
“Saya sepakat ini soal kereta cepat ini kita dalami secara khusus aja nanti. Atau kalau perlu kita akan panggil lagi Dirutnya (KCIC) plus pak Dirjen (Perkeretaapian),” katanya dalam RDP dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, DJKA, dan BPTJ, Rabu (9/2/2022).
Lasarus menyayangkan proses pengerjaan proyek KCJB yang berkali-kali mengalami perubahan. Termasuk salah satunya perubahan sumber anggaran dan penambahan anggaran yang cukup besar.
Paling terbaru, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan review secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan dan perubahan biaya proyek KCJB.
“Saya minta Pak Zul (Dirjen Perkeretaapian) ini tolong dicermati betul soal kereta cepat ini, dicermati betul sehingga seluruh proses ini termonitor oleh Dirjen Perkeretaapian supaya kita bisa berikan penjelasan yang bermartabat soal progres pembangunan dan pembiayaan (kepada masyarakat),” terangnya.
Ia mengaku, kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai perjalanan proyek KCJB ini. Apalagi, proyek strategis nasional ini cukup mengundang atensi masyarakat luas.
“Saya sendiri pak, menjelaskannya kepada masyarakat ya bahwa ya tidak profesional cara kerja seperti itu padahal kan soal kereta api ini pembiacaraan sudah lama sekali. Bahwa samai kita publsh keluar. Citra pemerintah ini dipengaruhi,” jelas dia.
Biaya Melambung
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diketahui awalnya mematok biaya pembangunan sebesar USD 6,07 miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Namun, diperkirakan ada pembengkakan anggaran menjadi USD 8 miliar atau terjadi kenaikan setara Rp 27,09 triliun.
Lasarus heran, adanya pembengkakan biaya ini terjadi di tengah jalan. Sementara, hal ini jarang bisa terjadi, karena dilandasi kajian sebelumnya.
“Terjadi pembengkakan pembiayaan, karena biasanya dimulai studi kelayakan, sampai penyusunan RAB nya, dari sana ketahuan memerlukan dana ini berapa, kita yang jadi tanda tanya banyak orang, kok hasil studinya bisa berubah di tengah jalan. Dan sudah dipublish ke publik butuh sekian, dan revisi lagi butuh dana sekian, terlihat sekali tidak profesional,” tegasnya.
“Lalu bilang lagi investasi, yang investasi di situ siapa? PT KAI itu BUMN, Kemudian ada PMN berupa penyertaan modal inikan sebenarnya APBN juga. BUMN ya perusahaan milik negara ya milik rakyat juga. Ini kok kayak ngurus saya bilang sih profesional dikit lah ngurus barang besar ini. Di mata rakyat lega keliatannya loh,” imbuh dia.
Advertisement
