Liputan6.com, Pyongyang - Program vaksin COVID-19 global, COVAX telah mengurangi jumlah dosis yang dialokasikan untuk Korea Utara, kata organisasi bantuan internasional tersebut. Hal ini karena negara itu sejauh ini gagal mengatur pengiriman apa pun.
Dasbor situs web yang dikelola oleh badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, menunjukkan jumlah dosis yang dialokasikan untuk Korea Utara sekarang mencapai 1,54 juta, turun dari sebanyak 8,11 juta tahun lalu. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (10/2/2022).
Advertisement
Tahun ini, COVAX beralih ke alokasi vaksin berdasarkan kebutuhan, sehingga akumulasi dosis yang sebelumnya dialokasikan ke Korea Utara tidak lagi relevan, kata juru bicara Gavi, badan amal yang membantu mengoperasikan program berbagi vaksin.
"Vaksin dialokasikan ke (Korea Utara) dengan pertimbangan teknis untuk memungkinkan negara tersebut mengejar target imunisasi internasional pada tahun 2022 jika pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan imunisasi COVID-19 sebagai bagian dari respons pandemi nasional," kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Korea Utara Tutup Pintu untuk Vaksin
Korea Utara tidak diketahui telah mengimpor vaksin COVID-19, meskipun laporan media menunjukkan setidaknya beberapa orang penting, seperti pejabat kontrol perbatasan, mungkin telah divaksinasi.
Tahun lalu, Korea Utara menolak pengiriman vaksin COVID-19 AstraZeneca yang direncanakan yang diselenggarakan di bawah COVAX karena kekhawatiran akan efek sampingnya, kata sebuah lembaga pemikir Korea Selatan saat itu.
Pyongyang juga menolak tawaran 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech China, kata UNICEF tahun lalu.
"Gavi dan COVAX melanjutkan dialog dengan (Korea Utara) untuk mengoperasionalkan program imunisasi COVID-19," kata juru bicara Gavi.
Korea Utara belum secara resmi mengonfirmasi satu infeksi virus corona, meskipun para pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat meragukan bahwa negara itu bebas dari COVID.
Itu adalah salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya ketika pandemi mulai menyebar pada tahun 2020, dan baru bulan lalu mulai mengizinkan beberapa kereta melintasi perbatasannya dengan China.
Parlemen Korea Utara menyetujui peningkatan 33,3 persen dalam pengeluaran untuk mengatasi pandemi tahun ini, media pemerintah melaporkan pada hari Selasa.
"Pekerjaan pencegahan epidemi darurat akan menjadi prioritas utama urusan negara dan tembok pencegahan epidemi akan lebih diintensifkan," kata perdana menteri Kim Tok Hun dalam pidatonya.
Advertisement
