Pimpinan MPR Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Penambangan Batu di Desa Wadas

Wakil Ketua MPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda proyek di Desa Wadas, Purworejo.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Feb 2022, 12:53 WIB
Desa Wadas dalam sorotan Greenpeace. Dok: Twitter @GreenpeaceID

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda proyek di Desa Wadas, Purworejo. Hal ini menyusul penolakan warga atas penambangan batu andesit di tanah kelahiran mereka untuk material pembangunan Bendungan Bener.

Penolakan ini berujung pada konflik warga dengan kepolisian.

Muzani mengusulkan agar pemerintah tidak melanjutkan dahulu pembangunan karena situasi tengah memanas. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat.

"Sebaiknya menurut saya, menurut kami ditahan dulu. Pengukuran dan target-target pembangunan saya kira itu menjadi penting tetapi karena ada situasi seperti ini sebaiknya ditahan dulu, sambil terus dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022.

Sekretaris Jenderal Gerindra ini meminta pemerintah bersabar. Terutama dalam menghadapi masyarakat.

Menurut dia, pengerahan aparat untuk mengawal pengukuran tanah itu menimbulkan luka bagi masyarakat Wadas.

"Menghadapi masyarakat kita harus dobel kesabaran, kita harus dobel kekuatan. Karena inilah suatu, dan di manapun selalu begitu," ujar Muzani.

"Apalagi ini telah menimbulkan luka di hati masyarakat. Toh ini bukan sebuah target yang harus dilakukan cepat, harus tahun ini, kan gak juga," lanjut dia.

 


Tak Belajar dari Pengalaman

Muzani menyayangkan seolah pemerintah tidak sabar dalam melakukan pembangunan proyek nasional bendungan di Wadas. Seharusnya dilakukan pendekatan yang lebih manusiawi.

"Kepentingan nasional adalah kepentingan di mana kemajuan, pembangunan harus jalan. Tapi jangan hanya itu terus kita kemudian kehilangan kesabaran, kehilangan pendekatan yang lebih manusiawi," ujarnya.

Menurutnya pemerintah harus belajar dari pengalaman. Apalagi pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa membangun jalan tol ribuan kilometer tanpa masalah.

"Mustinya kita belajar dari berbagai macam kasus dalam menangani persoalan-persoalan ini. Kan dalam pemerintahan Pak Jokowi sudah sekian ribu kilometer membangun jalan tol, nyaris tidak ada masalah. Ini kenapa kemudian terjadi persoalan seperti ini," kata Muzani.

Muzani berharap masalah di Wadas bisa dapat diselesaikan dengan komunikasi yang komprehensif dan kesabaran semua pihak.

"Meskipun demikian persoalan ini telah menimbulkan problem. Saya berharap semua pihak menahan diri dan bisa menyelesaikan dalam satu meja supaya selesai. Harus ada komunikasi yang komperhensif, harus ada kesabaran yang panjang dalam setiap pendekatan kepada masyarakat. Apapun tema pendekatan itu," pungkasnya.

 

Reporter: Ahda B

Sumber: Merdeka

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya