Liputan6.com, Gorontalo - Saleh Gasin, peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG), hingga kini masih memperjuangkan nasibnya di Jakarta. Dirinya menggugat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Saleh menilai jika perekrutan CPNS yang diikutinya mempunyai kesalahan administrasi atau syarat menjadi peserta CPNS. Sebab, peserta yang lolos ternyata tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh panitia yakni Strata Dua (S2) Hukum Acara.
Baca Juga
Advertisement
Sementara yang lolos hanyalah peserta yang mempunyai konsentrasi pendidikan S2 Ilmu Hukum Pidana. Sangat jelas bahwa, syarat itu tidak sesuai dengan formasi yang dibuka.
"Dengan begitu saya menggugat ke PTUN Jakarta untuk meminta keadilan," kata Saleh.
Menurutnya, gugatan tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sekjen Kemendikbud-Ristek Dikti) yang menjadi Ketua Tim Pengadaan CPNS 2021.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ajukan PTUN
Sebelumnya, Saleh Gasin sendiri merupakan salah satu peserta seleksi CPNS Dosen di Fakultas Hukum UNG yang melamar pada kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan yakni S2 Hukum Acara. Namun berdasarkan hasil akhir Saleh Gasin menduduki peringkat kedua.
Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang dinyatakan lulus tersebut tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sebelumnya.
"Peserta yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan seharusnya tidak diloloskan administrasi sejak awal," ungkapnya.
Selain itu kata Saleh, seharusnya juga ketika diketahui peserta yang lulus tidak sesuai kualifikasi, maka kelulusan yang bersangkutan harusnya dibatalkan.
"Meskipun sudah sudah mendapatkan SK maka status CPNS dapat dibatalkan," tegasnya.
“Sudah cukup saya mengajukan keberatan namun tetap pihak UNG dan Kemdikbudristek tetap bersikeras pada keputusannya yang dinilai bertentangan kean fakta yang ada," tuturnya.
Bahkan kata Saleh, dirinya pernah mengajukan keberatan ke Kemendikbud namun tidak mendapatkan solusi. Akhirnya, jalan yang dilakukan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.
Advertisement
