Liputan6.com, Jakarta Aturan baru soal dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun mengundang penolakan dari sebagian kelompok masyarakat.
Ketentuan ini sebelumnya dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Advertisement
Merespon hal ini, sebuah petisi daring yang dibuat oleh pengguna atas nama Suhari Ete, muncul di laman change.org yang isinya meminta Menaker membatalkan ketentuan tersebut.
Adapun, beberapa nama yang ditujukan dalam petisi ini adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Presiden Joko Widodo.
Pada Sabtu (12/2/2022) pukul 12.56 petisi online ini sudah ditandatangani 124.840 pengguna, dengan target 150 ribu tanda tangan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Keterangan Pembuat Petisi
"Peraturan Menteri yang telah diundangankan pada 4 Februari 2022 itu, menyebutkan dalam pasal 3 bahwa manfaat JHT baru dapat diberikan saat peserta masuk masa pesiun di usia 56 tahun," tulis pembuat petisi.
Ia melanjutkan, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun itu juga termasuk peserta yang berhenti bekerja.
"Dengan aturan baru itu, bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tuanya saat usia pensiun," kata Suhari Ete.
Advertisement
Desak Pembatalan Permenaker
Suhari Ete pun mengatakan, apabila buruh atau pekerja di-PHK saat berusia 30 tahun, maka dia baru bisa mengambil dana JHT-nya pada usia 56 tahun, atau 26 tahun setelah PHK.
"Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK," kata Suhari Ete.
Dia mengungkapkan, di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja.
"Karenanya mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua," pungkas keterangan petisi tersebut.
(Dio/Isk)
Infografis Respons Pemerintah dan DPR Harus Revisi UU Cipta Kerja
Advertisement
