Konekin: Pemenuhan Hak Informasi bagi Penyandang Disabilitas Belum Optimal

Untuk itu, Konekin menyarankan agar pers di Indonesia dapat mengikuti poin-poin penting dalam pemberitaan ramah disabilitas seperti:

-Penulisan atau penyebutan ragam disabilitas harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jika ragu terkait penyebutan ragam disabilitas, maka bisa bertanya langsung kepada komunitas atau penyandang disabilitas.

-Tempatkan disabilitas sebagai subjek dalam pemberitaan. Dahulukan orangnya, baru disabilitasnya.

-Hindari stigma (labelling) dan stereotip terhadap disabilitas dalam aktivitas jurnalisme.

"Penyandang disabilitas sering kali diberitakan sebagai objek yang dikasihani atau terlalu inspirasional/inspiration porn."

Poin berikutnya adalah:

-Produk jurnalistik terhadap penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.

-Menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas. Misalnya, "cacat" jadi "penyandang disabilitas", "orang gila" jadi "ODGJ", "orang normal" jadi "non disabilitas."

-Mengedepankan etika dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber. Bicara langsung dengan penyandang disabilitasnya walaupun seorang disabilitas intelektual.

"Jangan pernah berasumsi bahwa kita tidak bisa ngobrol dengan mereka."

-Sediakan akses berita kepada penyandang disabilitas yakni dengan menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI), takarir (caption) pada video, pembaca layar (screen reader), dan teknologi lainnya yang dapat membantu akses bagi penyandang disabilitas.