Fakta-Fakta Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Jual Beli Tanah

Liputan6.com, Jakarta Kartu BPJS Kesehatan kini memiliki fungsi baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan ketentuan baru mengenai jual beli tanah dan rumah. Kini diwajibkan pembeli menyertakan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Lantas kebijakan ini mengundang atensi baru si kalangan masyarakat. Padahal, masyarakat masih dipusingkan dengan stok minyak goreng yang cukup minim, hingga harga tahu-tempe yang semakin mahal.

Di sisi lain, para pekerja pun dibayang-bayangi ketisakpastian pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Lagi, muncul aturan yang meningkatkan kesaktian kartu BPJS Kesehatan. Berikut sejumlah faktanya.

Wajib Dimiliki WNI Maupun WNA

Dalam surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022, Kementerian ATR/BPN mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli

Dikutip Liputan6.com dari surat tersebut, aturan baru ini diberlakukan sebagai bagian dari optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sedikitnya, ada tiga hal yang disampaikan untuk diimplementasikan di lapangan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.