Jokowi Ingin MA Kurangi Hambatan Hukum untuk Pembangunan Ekonomi

Jokowi mengingatkan MA untuk tetap konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Mulai dari, perempuan, anak-anak, hingga para penyandang disabilitas.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 22 Feb 2022, 12:17 WIB
Sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pembukaan Munas IX Korpri Tahun 2022 pada 28 Januari 2022. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Mahkamah Agung (MA) mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Salah satunya, dengan mempercepat penanganan perkara perdata.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa (22/2/2022). Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami berharap MA terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Antara lain, melalui percepatan perkara penanganan perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan," sambung dia.


Perkuat Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Ilustrasi Gedung MA (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Selain itu, dia mengingatkan MA untuk tetap konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Mulai dari, perempuan, anak-anak, hingga para penyandang disabilitas.

"Melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," ucap Jokowi.


Kestabilan Sosial

Jokowi meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh MA akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial. Kemudian, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju dicita-citakan.

"Terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasikan dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia," tutur Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya