OPINI: Konflik Ukraina Berpotensi Mengubah Wajah AS dan Ciptakan Tatanan Geopolitik Baru

Oleh: Didin Nasirudin, Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Politik Universitas Jayabaya dan Pemerhati Politik Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta - Ukraina, negara terbesar kedua di Eropa setelah Rusia, kini di ambang perang. Tidak kurang dari 150.000 tentara Rusia dengan dukungan artileri lengkap siap menginvasi negara yang dipimpin oleh presiden Volodymyr Zelensky tersebut. Tentara Rusia bahkan sudah mulai masuk ke wilayah Ukraina di sebelah timur yang memisahkan diri yakni Donetsk dan Luhansk.

Pemicu Krisis: Masalah Pribadi dan Obsesi Putin Akan Kejayaan Rusia

Menurut analisis majalah Time, mobilisasi tentara Rusia di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina telah dimulai sejak Februari 2021, ketika pemerintah Zelenzky menyita aset-aset milik keluarga Viktor Medvedchuk, pebisnis yang juga ketua partai oposisi terbesar, Ukrainian Choice, yang pro-Rusia.

Medvedchuk telah menjadi teman dekat presiden Rusia Vladimir Putin selama puluhan tahun. Putin bahkan menjadi ayah baptis dari anak bungsu Medvedchuk, Daria (Daryna), yang lahir pada 2004.

Terlepas dari aksi penyitaan aset dan penahanan Medvedchuk oleh Zelensky sebagai pemicunya, menurut mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Eropa, Deniel Fried, dan mantan Duta Besar AS untuk NATO, Kurt Volker, di POLITICO Magazine, ancaman invasi Ukraina oleh Rusia merupakan bagian dari upaya Putin untuk mengembalikan kebesaran Rusia seperti yang dijanjikannya saat mulai menjabat sebagai presiden pada tahun 2000.

Tujuh tahun kemuudian, menurut kedua mantan pejabat senior AS tersebut, dalam ajang Munich Security Conference di Jerman pada 2007, Putin menuduh AS tengah berupaya menciptakan sebuah dunia ‘unipolar’ yang menjadikannya sebagai penguasa tunggal.

Sebagai mantan pejabat KGB yang meniti karir di masa kejayaan Uni Soviet, Putin pantas kecewa. Sebelum resmi bubar pada 31 Desember 1991, Uni Soviet adalah sebuah negara kesatuan raksasa yang terdiri dari 15 negara bagian yakni Rusia sebagai negara bagian terbesar, kemudian Ukraina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Selain itu, Uni Soviet menguasai sejumlah negara satelit seperti Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania dan Jerman Timur, serta memiliki pengaruh di berbagai belahan dunia.

Sekarang apa yang terjadi? Sebelas negara bekas Uni Soviet dan negara satelitnya-- Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Kroasia (pecahan Yugoslavia), Montanegro (pecahan Yugoslavia), Makedonia Utara (pecahan Yugoslavia) Republik Ceko (pecahan Cekoslowakia), Slowakia (pecahan Cekosloawakia), Albania, dan Hungaria—malah menjadi anggota NATO.

Tiga negara bekas Uni Soviet dan pecahan negara satelitnya, Ukraina, Georgia dan Bosnia-Herzegovina, juga sudah menyatakan niatnya untuk menjadi anggota NATO.

"Perebutan pengaruh di Eropa bagian Timur dan Tengah adalah persoalan inti dari perseteruan negara-negara Barat (AS dan Uni Eropa) dengan Rusia terkait Ukraina," kata professor Michael Kimmage, pakar hubungan AS-Rusia dari Catholic University of America, kepada CNN.

Menurut Kimmage, AS memandang seluruh negara Eropa termasuk negara-negara bekas Uni Soviet dan satelitnya sebagai negara-neara berdaulat yang bebas membuat keputusan sendiri dalam hal keamanan, perdagangan, aliansi, dll.

Sebaliknya, Rusia merasa memiliki ‘zona privilase’ di sepanjang perbatasan bagian barat negaranya sehingga berhak punya pengaruh dan wibawa di wilayah tersebut, termasuk melalui pengerahan kekuatan militer.

Dan fakta menunjukkan, sebelum adanya upaya invasi ke Ukraina seperti dituduhkan oleh AS dan sekutunya di Eropa, Rusia sudah menanamkan pengaruh di sejumlah negara bekas Uni Soviet melalui pembentukan CSTO (Collective Security Treaty Organization) yang beranggotakan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan, serta membangun kekuatan militer di Moldova, Ossetia Selatan dan Abkhazia yang merupakan wilayah Georgia yang diduduki militer Rusia pasca perang Rusia-Georgia pada 2008, dan Crimea, wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia pada 2014.

Reaksi Keras Biden, Solidnya NATO dan Pelajaran dari Sejarah Sempat Surutkan Niat Putin

Jadi kalau kita melihat peta perbatasan Rusia bagian barat, Ukraina memang layak menjadi sasaran penguasaan Rusia berikutnya. Tapi reaksi keras dari AS dan Uni Eropa terhadap mobilisasi tentara dengan persenjataan lengkap di perbatasan bisa jadi membuat Putin memikirkan kembali keputusannya untuk melakukan invasi militer.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya seruan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada presiden Putin untuk melanjutkan pembicaran diplomatik dengan para pemimpin AS dan Uni Eropa.

Menurut para pakar dan pengamat, sikap Rusia melunak setelah melihat solidnya para anggota NATO di bawah komando AS yang kini dipimpin Joe Biden, seorang politisi senior dengan pengalaman politik luar negeri yang sangat matang.

Terlebih lagi, ancaman AS bahwa Rusia akan menghadapi sanksi luar biasa besar yang menurut Reuters meliput larangan ekspor teknologi AS ke Rusia dan sanksi khusus bagi para bilioner Rusia, serta pemutusan dolar Amerika dari bank-bank Rusia—ditambah sanksi dari Uni Eropa yang hingga saat ini masih di digodok—bisa menimbulkan kekacauan besar di dalam negeri Rusia yang dipicu nilai tukar mata uang rubel yang anjlok tajam.

Jadi akankah drama ancaman invasi Ukraina oleh Rusia segera berakhir dengan damai?

"Kita berharap Putin belajar dari sejarah dan memahami bahwa sebuah invasi militer kerap tidak berjalan seperti diharapkan," kata Frida Ghitis, world affair columnist CNN.

Ghitis mencontohkan kegagalan Tentara Merah Uni Soviet menumpas pasukan Mujahiddin Afghanistan yang didukung AS, hingga Soviet terpaksa meninggalkan Afghanistan setelah 9 tahun berperang. Menurut Ghitis, invasi AS terhadap Afghanistan pasca 9/11 pada 2001 dan terhadap Irak pada 2003 yang diperkirakan akan berakhir singkat tapi kemudian menjadi perang abadi—AS baru mundur dari Afghanistan Agustus 2021 dan hingga hari ini 2500 tentara AS masih bercokol di Irak—menunjukkan bahwa jalannya perang selalu tidak bisa diprediksi.

Pakar strategi dan peramal geopolitik George Friedman sependapat dengan Ghitis. "Pendudukan sebuah negara oleh negara lain sangat sulit dan memakan waktu, bahkan tidak ada perlawanan sama sekail (dari tantara dan rakyat negara yang diduduki)," kata Friedman dalam Geopolitical Futures.

Friedman menyebut ukuran fisik negara yang diduduki, ketidaksempurnaan data intelijen tentang kekuatan musuh dan masalah logistik (tantara perlu makan, kendaraan militer perlu perawatan dll.) sebagai faktor-faktor utama yang bisa membuat perang menjadi berlarut-larut. Friedman yakin, kerumitan dalam tahapan-tahapan aksi militer dan pengalaman Rusia sendiri di masa Perang Dunia II membuat invasi Rusia terhadap Ukraina tidak menarik dan tidak masuk akal.

"Rusia terkenal dengan para pecatur handal. Tapi ada kalanya langkah grandmaster catur paling jago dengan langkah-langkah awal yang mengesankan sekalipun bisa mentok, sehingga dia harus mengubah strategi," kata David Ignatius, foreign affair columnist, The Washington Post.

Dalam krisis Ukraina, menurut Ignatius, Putin sebagai mantan pejabat intelijen yang dengan kekuatan militer ingin menguasai Ukrainia dan merevisi aturan-aturan Eropa dalam hal keamanan, merasakan strateginya mentok ketika berhadapan dengan Biden yang berani membeberkan aktivitas intelijen Rusial kepada publik. Biden juga mampu mempersatukan para anggota NATO sehingga bisa memberi tekanan luar biasa besar kepada institusi keuangan dan sejumlah industri penting Rusia jika invasi Ukraina dilanjutkan.

"Meskipun langkah pembukaanya sangat mengintimidasi, Rusia mungkin tidak akan menang dalam ‘permainan panjang’ dengan negara-negara Barat yang nampaknya sudah bersatu melawan agresi Rusia," kata Ignatius.

Apalagi kekompakan NATO menghadapi Rusia dalam krisis Ukraina mendapat dukungan luas dari publik Eropa. Poling yang digelar oleh Euroskopia (aliansi riset media sosial dan perusahaan-perusahaan media di Eropa) di 8 negara Uni Eropa dan diumumkan oleh POLITICO pada 16 Februari 2022 mengungkapkan, 74% responden berharap Uni Eropa membela Ukraina terkait ancaman serangan dari Rusia, dengan 47% responden hanya mengingingkan aksi diplomasi, 20% mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangan langkah-langkah militer defensif dan 7% mengatakan perlunya tindakan militer di Rusia.

Dengan kompaknya NATO, satu suaranya masyarakat Uni Eropa dalam kasus Ukraina dan besarnya tekanan berat yang akan dihadapi di dalam negeri jika invasi Ukraina tetap dijalankan, Rusia diperkirakan akan perlahan menarik tentaranya dari perbatasan Ukraina-Rusia dan kembali ke jalur diplomasi.