Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berkata menggerakkan pasukan dan perlengkapan militer AS untuk membantu Ukraina. Hal ini dilakukan setelah Rusia menolak menarik mundur pasukan dari perbatasan Belarusia-Ukraina.
Perlengkapan militer dari AS sudah berada di daerah sekitar Ukraina.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk merespons pengakuan Rusia bahwa ia tidak akan menarik mundur pasukannya dari Belarusia, saya mengizinkan pergerakan tambahan dari pasukan AS dan perlengkapannya yang sudah distasiunkan di Eropa untuk memperkuat sekutu-sekutu Baltik kita, Estonia, Latvia, dan Lithuania," ujar Presiden Biden dalam konferensi pers yang ditayangkan VOA, dikutip Rabu (23/2/2022).
Meski demikian, Presiden Joe Biden menegaskan tak ingin bertempur dengan Rusia. Perlengkapan milier itu disebut hanya untuk pertahanan.
"Biar saya perjelas, ini adalah gerakan defensif pada sisi kita. Kita tidak punya niat bertarung dengan Rusia," jelas Presiden Joe Biden.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sanksi Joe Biden ke Daerah Separatis Ukraina
Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan sanksi kepada dua pemerintah separatis di timur Ukraina: Donetsk dan Luhansk. Keduanya memilih menjadi republik dan mendapat pengakuan dari Rusia.
Sanksi langsung dijatuhkan kepada AS berupa larangan investasi ke dua daerah itu.
Berdasarkan ketereangan dari situs The White House, Selasa (22/2), segala barang impor maupun ekspor ke dua wilayah tersebut dilarang oleh AS.
"Perintah Eksekutif hari ini melarang ... importasi ke Amerika Serikat, secara langsung atau tidak langsung, berbagai barang, layanan, teknologi, kepada daerah yang disebut DNR dan LNR dari Ukraina," tulis perintah tersebut.
Segala bentuk penjualan maupun reeksportasi dari barang, layanan, dan teknologi juga dilarang dilakukan oleh orang Amerika Serikat.
Pada perintah Presiden Joe Biden, warga AS atau pihak yang berada di dalam AS juga dilarang melakukan berbagai transaksi keuangan terkait dua wilayah tersebut.
Advertisement