Liputan6.com, Karnataka - Pemerintah Karnataka, India, mengklaim tidak ada larangan berbasis agama terkait masalah hijab. Sejumlah sekolah di Karnataka sedang menghadapi gugatan hukum akibat larangan hijab tersebut.
Menurut advocate general (jaksa agung) dari pemerintah Karnataka, Prabhuling Navadgi, tak ada larangan memakai hijab, tetapi ada pembatasan di kelas dan jam belajar. Ia menyebut ada aturan untuk hal tersebut.
Baca Juga
Advertisement
"Kita punya hukum dalam bentuk Karnataka Educational Institution," ujarnya seperti dikutip The Hindustan Times, Rabu (23/2/2022). "Aturan 11. Aturan ini menerapkan pembatasan yang berasalan dalam pemakaian penutup kepala tertentu."
Navadgi turut berkata pemakaian hijab tidak boleh dibuat wajib, sebab itu melanggar konstitusi, melainkan diserahkan kepada pihak perempuan yang ingin memakai atau tidak.
Ia juga berkata, mengingat institusi pendidikan terkait adalah institusi swasta, sehingga pemerintah menyerahkannya ke lembaga tersebut.
Peristiwa di Karnataka ini memicu protes-protes di India karena diduga diskriminatif. Kedutaan Besar India juga telah disambangi sejumlah aktivis untuk mengkritik aturan larangan hijab tersebut dan rencananya akan didemo oleh alumni 212.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Alumni 212 Siap Demo
Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Februari 2022. Demonstrasi ini ditujukan untuk menunjukan solidaritas terhadap aksi diskriminatif yang diterima muslim di India.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin. Novel membenarkan hal itu dengan mengirim poster seruan aksi pada Jumat mendatang.
Ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan pada aksi mendatang, yakni PA 212 meminta menghapus pelarangan hijab di India.
Novel juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir utusan India dari Tanah Air, bila India tidak menghentikan pelarangan hijab dan diskriminasi umat Islam di sana.
"Meminta kepada Pemerintah Indonesia agar proaktif terhadap pembelaan terhadap umat Islam di India. Usir seluruh warga India di Indonesia yang proterhadap pembantaian dan pelarangan jilbab di India," ucap dia kepada Liputan6.com, Rabu (23/2/2022).
Novel juga meminta masyarakat memboikot produk India. "Menyerukan juga kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melindungi warga muslim India di Indonesia serta produk muslim India dan keturunan India muslim," serunya.
Aksi akan dilakukan pascasalat Jumat. "Salat Jumat di sekitar Kedubes India," imbau tulisan dalam poster tersebut.
Poster itu juga berisi ajakan untuk mengikuti aksi di depan Kedubes India.
Advertisement
