Liputan6.com, Jakarta Indonesia membutuhkan 9 juta sumber daya manusia yang cakap terhadap teknologi digital. Hal ini untuk merespons gelombang kedua digitalisasi yang akan terjadi kedepannya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, jumlah itu dibutuhkan dalam 15 tahun kedepan. Artinya, dibutuhkan sebanyak 600 ribu digital talent per tahun untuk mengantisipasi tantangan digitalisasi.
Advertisement
“Dalam 15 tahun kedepan indonesia butuh 600 ribu orang digital talent pertahun atau totalnya 9 juta oleh karena itu pemerintah pusat melakukan berbagai peningkatan SDM. Agar SDM kita bisa adaptif terhadap kebutuhan baik di kota maupun di desa,” katanya dalam West Java Urban 20 Talks: Kota, Desa dan Pemuda di Era Digital, Kamis (24/2/2022).
Ia menyebutkan, peningkatan infrastruktur 5G hingga Artificial Intelligence (AI) perlu dikuasai oleh generasi muda selanjutnya. Hal ini yang akan menjadi tantangan dalam gelombang kedua digitalisasi yang terjadi.
“Peningkatan infrastruktur 5G, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Cloud Computing ini tentu dibutuhkan dan perlu dikuasai oleh masyarakat terutama pemuda yang tentunya perlu disiapkan untuk mengalami second wave daripada digital ekonomi,” katanya.
“Gelombang kedua ini tentu didorong beberapa sektor termasuk sektor pertanian fintech edutech dan juga telemedicine dan ini juga diharapkan bisa digunakan selama pandemi covid ini,” tambah dia.
Informasi, dari segi kontribusi terhadap PDB, ekonomi digital berkontribusi sebesar 4 persen dan diproyeksikan akan meningkat 1,5 kali lipat. Sektor e-commerce berkontribusi sebesar 34 persen dan program seperti B2B service di bidang logistik dan supply chain itu berkontribusi 13 persen.
“Potensi ekonoim kreatif juga perlu utnuk terus diembangkan sehingga ekonomi digital dapat memfasilitasi pertumbuhan dan peningkatan dari kontribusi ekonomi kreatif,” terangnya.
Dengan adanya potensi-potensi dan proyeksi itu, Menko Airlangga meminta kepada Pemprov Jawa Barat dan pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program pemerintah pusat. Ini menjadi penting, pasalnya dua provinsi ini yang mencatatkan realisasi investasi terbesar di Indonesia.
“Terutama unutk membuat ekosistem digitalisasi sekaligus menyiapkan masyarakat atau para pemuda untuk beraktivitas di co working space yang nantinya akan siap untuk bekerja di sektor digital,” katanya.
Prioritas Kaum Disabilitas
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebut salah satu yang jadi tantangan kedepannya, termasuk jadi agenda presidensi G20 adalah memprioritaskan kaum disabilitas. Untuk itu perlu ada persiapan kegiatan dari pengelola kota agar bisa memberikan ruang bagi kaum disabilitas.
“Kegiatan tersebut tentu perlu disiapkan oleh para pengelola kota agar mereka bisa bekerja produktif dan kota termasuk ramah terhadap para penyandang disabilitas. Dan digitalisasi bisa digunakan sebagai fasilitator agar memudahkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial di perkotaan,” terangnya.
“Dengan forum ini saya harap dapat melakukan pendalaman berbagai gagasan dan kontribusi nyata agar kehidupan masyarakat di desa dan kota melalui digitalisasi akan mampu mengurangi digital divide dan digitalisasi dapat bersifat inklusif untuk kebutuhan masyarakat,” tambah Menko Airlangga.
Advertisement
