Mereka yang Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan, alasan menunda Pemilu 2024 tidaklah kuat.

"Partai yang mengusulkan penundaan Pemilu itu terlihat kebingungan bangun argumen. Semua argumennya normatif, sumir, dan mudah dibantah. Alasan ekonomi misalnya, pemilu itu ampuh hidupkan ekonomi menengah ke bawah," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat 25 Februari 2022.

Bahkan, dia menduga ada kekuatan besar yang membuat sejumlah partai ini bergerak dan mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

"Padahal partai pasti tahu, mengampanyekan tunda pemilu langkah blunder yang berefek negatif ke partai terutama partai yang ketum mereka sedang kerja politik ingin maju pilpres," ungkap Adi.

Meski demikian, dia enggan menuding siapa kekuatan yang besar dimaksud. "Yang jelas usul penundaan pemilu adalah saudara kandung dari usul masa jabatan presiden 3 periode," kata Adi.

"Partai mulai berani ingin membuka kotak pandora politik yang sakral soal masa jabatan presiden. Sekali terwujud ke depan kejadiannya akan selalu terulang," jelas dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda untuk memberi waktu pemulihan ekonomi.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat bahwa ini berkaitan dengan elektabilitas Cak Imin yang dianggapnya tak kunjung naik.

Diketahui Cak Imin digadang-gadang akan maju sebagai Capres di Pemilu 2024. Namun, di dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu, namanya tak masuk sama sekali.

"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu 23 Februari 2022.

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," sambungnya.

Selain itu, dia menduga bisa jadi ada kepentingan lain jika ada Ketum Parpol lain yang mengungkapkan hal yang sama. Kepentingan yang dimaksud adalah keinginan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode.

"Partai-partai atau ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi," kata Ujang.

"Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketum-ketum partai yang mengkhianati amanah rakyat," jelas Ujang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menolak penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut dia, hal ini hanya membuat gaduh.

"Adanya wacana penundaan pemilu ini justru menjadikan suasana yang gaduh," kata Khoirunnisa kepada Liputan6.com, Kamis 24 Februari 2022.

Dia mengungkapkan, adanya penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR terkait hari dan tanggal Pemilu, sudah jelas memberikan kepastian penyelenggaraan pemilu 2024.

"Sehingga tidak relevan lagi mendorong pendundaan pemilu. Apalagi konstitusi menyebutkan pemilu setiap 5 tahun sekali," ungkap Khoirunnisa.

Dia pun menuturkan, jika alasannya adalah stabilitas ekonomi, siapa yang menjamin bahwa dua tahun ke depan akan lebih stabil.

"Selain itu, alasan pandemi pun juga tidak pas. Tentu kita masih ingat bahwa kita menyelenggarakan pilkada 2020 di masa pandemi. Pada waktu itu argumentasi tetap menjalankan pilkada adalah stimulus ekonomi," ungkap Khoirunnisa.

"Sebetulnya kan kita sekarang punya waktu untuk mempersiapkan Pemilu 2024, seharusnya semua memberikan dukungan untuk kelancaran Pemilu 2024," tangas dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda untuk memberi waktu pemulihan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Rizqinizamy Karsayuda menyatakan Cak Imin telah menodai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah.

"Pernyataan ini mencederai keputusan yang telah diambil pemerintah dan DPR terkait Pemilu 2024. Di mana Fraksi PKB juga jadi bagian dari keputusan bersama itu," kata Rifqi pada wartawan, Rabu 23 Februari 2022.

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai usulan Cak Imin itu tak perlu ditindaklanjuti atau direspon pemerintah.

"Wacana dari Cak Imin tak perlu dilanjutkan agar tidak jadi polemik di publik, karena kita sekarang lebih baik berfokus menyusun tahapan Pemilu," kata Rifqi.

Snada, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap terkait Pemilu 2024. Menurut dia, PDI Perjuangan tetap berpegang pada konstitusi dan menolak adanya wacana penundaan.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangan tertulis diterima, Kamis 24 Februari 2022.

Hasto mengingatkan bahwa Presiden sudah bersumpah untuk menjaga dan memegang teguh Undang-Undang Dasar, serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Atas dasar konstitusi, maka pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” tegas Hasto.

Hasto memastikan, apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan juga senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

"Periodisasi Pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi," ucap Hasto.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi. Usulan itu dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Herzaky meminta pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh, tanpa memunculkan usulan penundaan Pemilu 2024. Apalagi waktu pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan.

"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih," kata Herzaky dalam keterangannya.

Herzaky mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

"Pemerintah, parlemen, dan KPU pun sudah sepakat Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kepastian ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha," kata Jubir Demokrat ini.

Ia meminta PKB dan parpol pendukung pemerintah tidak membuat gaduh dengan usulan yang aneh.

"Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar konstitusi. Usulan menunda Pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," kata dia.

"Ada apa sebenarnya dengan pemerintah atau pendukungnya? Mengapa hampir tiap bulan, ada saja elemen pemerintah melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan pemerintahan? Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus," tambah Herzaky.

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang coba didengungkan sejumlah pihak. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menyebut penundaan Pemilu tidak sesuai konstitusi.

Menurut Nabil, sikap itu sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS ke-VI yang dilangsungkan pada Januari 2022. PSK juga menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden.

"PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945," kata Nabil kepada awak media.

Nabil menambahkan, usulan atau wacana mengenai penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian dan kontraproduktif bagi demokrasi di Indonesia. Padahal sebelumnya, KPU sebagai lembaga pemilu secara resmi telah mengumkan bahwa 2024 adalah tahun digelarnya pemungutan suara serentak.

"Karena itu, kami menilai lebih baik kita fokus untuk menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2024," ucap Nabil.

Nabil meminta, tidak ada lagi suara sumbang terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Hal itu semata guna merawat demokrasi sesuai semangat reformasi 1998.

"PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998," jelas Nabil.

Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menolak penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut dia, ini mencederai demokrasi.

"Urgensinya apa? kan pemerintah dan DPR sdh menyepakati pemilu dilakukan serentak di 2024 usulan dan pemikiran yang mencederai demokrasi," kata dia saat dikonfirmasi.

Irma menegaskan, tak ada urgensinya menunda pemilu untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain pemerintah juga sudah mengklaim ekonomi kedepan semakin baik.

"Maka enggak ada alasan untuk relaksasi, jangan malah bikin image kerja pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi seolah tidak berhasil, malah jadi kontraproduktif nanti dengan klaim pemerintah yang yakin pemulihan ekonomi sedang menuju target," jelas dia.

Menurutnya, bila masih ingin jadi pimpinan DPR atau supaya kader partainya terpilih jadi menteri, maka Cak Imin tinggal bertarung di pemilu selanjutnya.

"Siapa tau menang dan nanti dipilih lagi jadi menteri, jangan garuk-garuk yang enggak gatal dengan usulan yang enggak masuk akal-lah," tegas Irma.

Senada, Politikus Gerindra Kamrussamad menolak usulan Cak Imin yang menyebut untuk perbaikan ekonomi. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan adalah bagian penggerak ekonomi.

"Pesta demokrasi seperti Pemilu adalah bagian penggerak ekonomi 5 tahun. UMKM justru akan tumbuh seperti Usaha sablon stiker, baju kaos dan alat peraga kampanye lainnya," kata dia.

Kamrussamad menegaskan, pelaksanaan pemilu 5 tahunan merupakan amanat konstitusi sebagai bentuk evaluasi Mandat Rakyat terhadap Presiden, DPR DPD dan DPRD. Hal itu sebagai wujud kontrak sosial dalam mengemban amanat rakyat.

"Penjadwalan Pemilu setiap 5 tahun meruap akan wujud sirkulasi kepemimpinan nasional dan regenerasi Perwakilan rakyat," kata dia.

Karenanya, dia mengajak elemen bangsa menjaga kehidupan politik nasional pada koridor konstitusi.

"Kami mengajak seluruh stakeholder politik nasional kiranya menjaga kehidupan politik nasional senantiasa dibangun diatas koridor konstitusi," kata Kamrussamad.