Liputan6.com, Jakarta - Colorado akan mulai menerima cryptocurrency untuk pajak dan pembayaran lainnya ke negara bagian pada akhir musim panas. Informasi itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jared Polis, pada acara TV CoinDesk, Rabu waktu setempat.
"Untuk kenyamanan konsumen, kami ingin menerima pembayaran dalam berbagai macam cryptocurrency, seperti yang kami lakukan dalam kartu kredit," kata Polis, seperti dikutip dari CoinDesk, ditulis Minggu (27/2/2022).
Gubernur itu melanjutkan, Colorado saat ini mencari perusahaan untuk menangani transaksi kripto yang sebenarnya untuk menjalankan pembayaran pajak dan pembayaran lainnya dalam bentuk kripto.
Baca Juga
Advertisement
"Kami tidak ingin mengambil risiko spekulatif memegang kripto, jadi kami akan memiliki lapisan transaksional di sana,” jelas Polis.
Polis pertama kali menguraikan harapannya menerima kripto untuk pajak pada Konsensus 2021, yang semakin menunjukkan bahwa dirinya menjadi pro-kripto. Sebagai anggota kongres Colorado pada 2014, Polis adalah salah satu politisi AS pertama yang menerima sumbangan kampanye dalam Bitcoin.
Colorado tidak akan menjadi negara bagian pertama yang menerima pajak melalui aset digital, tetapi program percontohan di Ohio dan Seminole County, Florida, pada akhirnya tidak berhasil dan dibatalkan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Ukraina Legalkan Bitcoin untuk Kedua Kalinya
Sebelumnya, dalam seminggu terakhir, ada banyak obrolan kripto dari pemerintah Rusia dan Bank Rusia. Beberapa hal soal kripto yang terjadi di Rusia juga memiliki dampak bagi pergerakan harga kripto.
Ditambah lagi dengan konflik yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina di tengah peraturan regulasi soal kripto membuat harga pasar kripto sempat anjlok dalam seminggu terakhir.
Bagi Ukraina, sentimen terhadap bitcoin (BTC) dan pasar kripto yang lebih luas sangat menguntungkan bagi negara itu. Kembali pada September tahun lalu, pemerintah telah memperkenalkan undang-undang tagihan kripto bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memvetonya, seperti dilansir dari Yahoo Finance, Sabtu, 26 Februari 2022.
RUU tersebut, berisi legalisasi dan peraturan mengenai bitcoin. RUU itu mendapat 6 suara tidak setuju, sedangkan 76 suara mendukung. Menurut Kyiv Post, Presiden memveto RUU tersebut dan mengirimkannya kembali ke Parlemen untuk diubah.
Presiden Zelensky mengutip kurangnya dana dalam anggaran untuk memenuhi persyaratan pengawasan regulasi dari RUU tersebut.
RUU sebelumnya telah menyatakan pasar aset virtual akan diatur oleh Kementerian Transformasi Digital, Bank Nasional Ukraina (NBU), Komisi Sekuritas Nasional (NSC) dan badan pengawas independen baru yang harus dibuat.
Sejalan dengan bank sentral lainnya, Bank Nasional Ukraina (NBU) melihat aset virtual sebagai sumber risiko potensial. Selain melihat manfaat, risiko termasuk pencucian uang dan pembiayaan kegiatan ilegal. NBU juga melihat penggunaan aset virtual atas produk bank tradisional dan mata uang fiat sebagai risiko lain.
Pada Kamis pekan lalu, Parlemen Ukraina menyetujui legalisasi bitcoin untuk kedua kalinya. Menurut portal pemerintah, Parlemen mendukung amandemen Presiden Ukraina terhadap "Undang-Undang tentang Aset Virtual".
Sebanyak 276 anggota Parlemen memberikan suara mendukung amandemen tersebut. RUU baru itu menempatkan pengaturan aset virtual di tangan Komisi Nasional Sekuritas dan Pasar Saham.
Advertisement
