Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) turut merespons wacana penundaan Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya setia dan taat pada konstitusi serta tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden Indonesia.
"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba di Banda Aceh, Minggu, (27/2/2022).
Ketimbang membahas usulan itu, Hasto mengaku pihaknya lebih tertarik membicarakan persoalan yang kini tengah dihadapi rakyat. Bagi dia urusan rakyat jauh lebih penting ketimbang membahas usulan penundaan pemilu.
"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” urai Hasto.
Baca Juga
Advertisement
Pria yang sedang mengambil program doktor di Universitas Pertahanan itu menyebutkan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari warisan kepemiminan Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.
“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucapnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tingginya Biaya Pemilu
Hasto mengatakan terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya pemilu yang tinggi, PDI Perjuangan menegaskan bahwa tingginya biaya pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp. 3.7 triliun,” papar Hasto.
Ditambahkan Hasto, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai warisan kepemimpinan untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.
"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," tandas Hasto.
Advertisement
