Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keputusan pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah bulat. Dia pun meminta TNI/Polri menuruti ketetapan tersebut, karena mereka tidak bisa berbuat sembarangan atas nama demokrasi.
Guna menghindari perpecahan, Jokowi pun meminta pimpinan TNI/Polri mendisiplinkan WhatsApp grup milik prajuritnya. Dia tidak ingin ada pertentangan soal rencana pemindahan ke ibu kota baru dalam WA grup tersebut.
Advertisement
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup," kecam Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2022, Selasa (1/3/2022).
"Hati-hati dengan ini, karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil, dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.
Jokowi lantas memaparkan beragam alasan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Selain karena faktor pemerataan ekonomi, Pulau Jawa kini sudah terlalu berat memikul jumlah populasi yang terus bertambah.
Dikatakannya, sekitar 56 persen atau sebanyak 156 juta populasi Indonesia kini bermukim di Pulau Jawa. Itu jadi salah satu dasar dari pemindahan ibu kota.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Ketimpangan Ekonomi
Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga jumlah populasi, Jokowi bersikeras mengeksekusi pemindahan ibu kota baru yang sudah jadi wacana sejak era Presiden Soekarno pada 1957.
"Kita putuskan yang namanya Ibu kota negara baru namanya Nusantara. Itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," seru Jokowi.
Advertisement
