Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah memutuskan untuk terus mendorong berbagai program pemulihan ekonomi nasional salah satunya di sektor perlindungan sosial melalui Bantuan Tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Pada tahun 2021, bantuan tersebut berhasil disalurkan hampir 99 persen dengan bantuan TNI-Polri. Berdasarkan hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan program BT-PKLWN kembali disalurkan dengan bantuan TNI-Polri pada tahun 2022 dengan target yang berbeda yaitu untuk penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Polri yang telah mengawal kebijakan ekonomi sekaligus juga penanganan Covid-19 yang saya yakin akan berbeda apabila kita tidak mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Kapolri dan jajarannya,” ucap Airlangga dalam Rapat Pimpinan Polri tahun 2020 di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis,(2/3/2022).
Di 2022, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut bisa dicapai apabila penanganan Covid-19 berjalan dengan baik. Airlangga mengatakan bahwa dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah mempersiapkan roadmap transisi dari pandemi menuju endemi.
“Selain disiapkan terkait pre kondisi kesehatannya, kita siapkan juga terkait pelayanan kesehatan. Namun kegiatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus kita dorong karena momentum kita untuk tumbuh lebih tinggi ada di tahun 2022," kata dia.
"Kita ketahui proyeksi pertumbuhan di dunia di tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, sehingga momentum bagi Indonesia tumbuh kita harus dorong dan maksimalkan di tahun 2022,” lanjut Menko Airlangga.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Middle Income Trap
Terkait dengan transformasi ekonomi Indonesia, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah terus mendorong pemulihan daya beli dan diversifikasi ekonomi dengan melakukan reformasi struktural.
“Dengan reformasi struktural, sekarang kita naik ke upper middle income country, dan tentu kita berharap bahwa kita bisa mencapai lepas dari middle income trap antara tahun 2030 – 2035. Presiden akan menggenjot investasi yang akan mendorong kita lepas dari middle income country dan di tahun 2045 kita menjadi top 10 negara dunia. Bahkan jika Indonesia berada pada track yang benar, akan termasuk dalam 5 negara dengan ekonomi besar di dunia,” kata Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa selama Presidensi G20, dukungan seluruh jajaran Polri juga dibutuhkan untuk mendukung kelancaran sampai acara puncak yang akan diselenggarakan di bulan November di Bali.
“Manfaat Presidensi G20 ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa momen ini berdampak pada konsumsi dalam negeri sebesar 1,7 triliun rupiah, menambah PDB sebesar 7,4 triliun, dan tenaga kerja langsung 33 ribu, serta memberi manfaat ekonomi melebih saat gelaran IMF World Bank 2018 lalu,” pungkas Menko Airlangga.
Advertisement
