Liputan6.com, Garut - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan upaya peningkatan volume perdagangan antar pulau, sebagai bentuk keseriusan mereka dalam menjaga harga dan stok persediaan komoditas pangan, menjelang datangnya momen puasa ramadan tahun ini.
“Kami lagi mengonsep agar perdagangan di masyarakat jangan 100 persen dari pihak ketiga,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Garut, Rabu (2/3/2022).
Advertisement
Menurutnya, penguasaan penuh komoditas yang dilakukan pihak ketiga atau swasta, kerap menimbulkan spekulasi harga pangan termasuk cadangan komoditas, yang cenderung merugikan masyarakat.
Ia mencontohkan rencana pemprov Jabar menggandeng pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal pengadaan sapi, diharapkan mampu menjaga pasokan dan harga daging sapi yang terjangkau bagi masyarakat.
“Makanya kita akan bikin G to G (Government to Government) perdagangan mudah-mudahan dengan konsep ini fluktuatif yang sering terjadi di pasaran bisa lebih dikendalikan,” ujar Kang Emil, sapaan akrabnya Ridwan Kamil.
Dengan upaya itu ujar dia, mampu menjadi solusi jangka panjang yang dibuat pemerintah Pemprov Jabar dalam upaya menekan terjadinya fluktuatif harga komoditas pangan.
“Kalau 100 persen pihak ketiga kadang-kadang kita susah kendalikan,” kata dia mengingatkan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Menunggu Peran Badan Ketahanan Pangan
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, untuk menekan fluktuasi harga dan cadangan komoditas pangan, pemerintah perlu membenahi tata kelola komoditas secara utuh.
“Daging, telur, minya goreng, bawang merah, gula, beras itu benar-benar dijaga betul tata kelolanya,” kata dia.
Kebutuhan yang tinggi selama Ramadan berlangsung setiap tahun ujar dia, harus menjadi perhatian pemerintah terutama Badan Ketahan Pangan secara berkesinambungan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat selama puasa terpenuhi dengan baik.
“Harus sudah diprediksi supply - demandnya seperti apa dan stoknya seperti apa, tidak hanya yang berada di pemerintah tapi juga yang berada di masyarakat berapa,” kata dia.
Kemudian, kehadiran kualitas dan akurasi data mengenai komoditas unggulan yang dimiliki pemerintah dinilai penting, untuk menjaga stabilitas harga komoditas saat momen ramadan tiba.
“Ini penting, bagaimana sekarang pemerintah harus memperkuat data produksi dan juga data kebutuhan konsumsi, sehingga mampu memprediksi berapa sebenarnya kebutuhan rillnya,” ujar dia mengingatkan.
Advertisement
