Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, Presiden Jokowi memiliki sikap yang sama dengan PDIP terkait perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.
"Presiden Jokowi sudah mengatakan jika ada yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tiga periode itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Sikap politik PDIP senapas dengan sikap Jokowi," kata Hasto dalam rilis survei nasional LSI, Kamis (3/3/2022).
Advertisement
Hingga kini, Hasto yakin Jokowi masih konsisten sama seperti PDIP menolak perpanjangan masa jabatan presiden. “ Dalam kultur kepemimpinan kita, pemimpin diukur dari konsistensinya. Jadi sejak awal ini konsisten,” ungkap Hasto.
Selain itu, Hasto menyatakan bahwa alasan penundaan yakni adanya pandemi Covid-19, IKN Nusantara atau alasan apapun, tidak dapat dibenarkan.
"PDIP melihat tidak ada ruang untuk penundaan Pemilu 2024, mulai dari masalah ekonomi, IKN, pandemi, semua ingin agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal dan sebaik-baiknya," pungkas dia.
Hasto justru mengkritik orang-orang di sekitar Jokowi yang dinilainya tidak memahami kehendak presiden.
"Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden," tegas Hasto.
Mayoritas Warga Menolak
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan presiden.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022).
Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat.
"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia.
Sementara itu, hasil survei menyebutkan bahwa baik masyarakat yang puas maupun yang tidak dengan kinerja Presiden, mayoritas tetap menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
"Masyarakat yang puas kinerja setuju perpanjangan presiden? tidak, mayoritas 60 persen menyatakan lebih memilih tetap melaksnakan pemilu 2024, jadi puas atau tidak puas kinerja tidak berkorelasi tingkat penerimaan perpanjangan masa jabatan presiden,” tegasnya.
Adapun survei nasional ini menggunakan metode simple random sampling dengan 1.197 responden. Survei dilakukan pada 25 Februari-1 Maret 2022. Sementara margin error 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Advertisement
