Liputan6.com, Jakarta Wasekjen DPP partai Kebangkita Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyebut adanya kontradiktif antara pernyataan Presiden Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, namun sejumlah pembantunya di kabinet justru yang pertama melempar wacana perpanjangan.
"Sungguh kontradiktif dan tak bisa ditoleransi. Etika dalam birokrasi, apalagi etika kepemerintahan kita, susah sekali pembantu Presiden akan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang pernyataan itu berpotensi memantik kegaduhan publik. Apalagi tidak ada komunikasi terlebih dulu ke Presiden," kata Luqman dalam rilis survei LSI secara daring, Kamis (3/3/2022).
Advertisement
Luqman menyebut, para menteri yang membuat pernyataan bertentangan dengan presiden adalah pembantu yang ugal-ugalan.
"Hanya pembantu-pembantu presiden yang ugal-ugalan yang berani melakukan kayak begitu,” kata dia.
Namun, kata Luqman, lantaran usulan penundaan pemilu sudah terlanjur terlempar ke publik dan menjadi polemik, maka menurutnya solusi terbaik adalah sebuah forum kolektif nasional berisi ketua parpol dan presiden, guna memastikan tidak ada penundaan pemilu.
"Di sana ada suara kepastian, disampaikan bahwa pemilu akan berjalan di 2024 sebagai mandat konstitusi. Tapi misalnya juga penyempurnaan konstitusi negara akan dilakukan oleh MPR. Hasil Pemilu 2024 yang tadi, ada dua hal paling tidak,”pungkas Luqman.
2 Menteri Sampaikan Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden
Sebelumnya sejumlah menteri di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga dalam satu kesempatan, mengaku menerima aspirasi dari masyarakat petani sawit saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang menginginkan agar ada keberlanjutan pemerintahan. Kebijakan Presiden Jokowi dinilai telah meningkatkan taraf hidup petani sawit.
Airlangga pun berjanji akan membicarakannya usulan itu dengan pemimpin parpol lain. Dalam kacamata Airlangga, aspirasi masyarakat yang dia jumpai adalah aspirasi partai.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga melempar wacana yang sama terkait perpanjangan masa jabatan presiden . Wacana tersebut disebut sebagai usulan dari para pengusaha.
Advertisement
