Liputan6.com, Jakarta Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengungkapkan isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan aspirasi serius dari masyarakat. Menurutnya, aspirasi itu didengar oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Cak Imin dalam 3 bulan terakhir hampir menghabiskan seluruh waktunya keliling Indonesia ketemu banyak kalangan dari Sabang sampai Merauke, pasti banyak aspirasi, masukan, aduan yang diterima oleh Cak Imin," katanya dalam acara Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).
Advertisement
"Termasuk juga adanya aspirasi titipan pesan dari beberapa kalangan untuk dipertimbangkan penundaan pemilu 2024," sambungnya.
Luqman berkata, tentu Cak Imin sadar bahwa PKB sebagai partai menengah bukan faktor determinan dalam konteks pengambilan keputusan yang sangat besar mengenai penundaan pemilu. Dalam perjalanannya, setelah berkomunikasi dengan partai lain ternyata Cak Imin tidak sendirian.
Kata dia, terbukti Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menerima aspirasi. Bahwa ada pihak yang diantaranya sama mengusulkan penundaan pemilu 2024.
Menurutnya, langkah menyampaikan adanya aspirasi penundaan pemilu 2024 secara terbuka ke publik ada baiknya. Sebab, selama ini isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sebatas kasak kusuk dan isu yang bergulir dibawah. Kadang-kadang juga dianggap sebagai sekadar guyonan politik.
"Tetapi kadang-kadang kita juga menangkap ada pihak pihak yang serius mendorong isu-isu itu menjadi kenyataan, selama ini pembicaraan pembicaraan mengenai isu ini relatif seperti api dalam sekam," ucap anggota DPR ini.
"Ketika tiga ketum partai mengungkapkan ke publik, Pak Muhaimin, Pak Airlangga dan Pak Zulhas menurut saya sekarang masalah penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ini sudah keluar dari persembunyiannya bawah meja, sekarang sudah di atas meja bangsa ini," pungkasnya.
Mayoritas Masyarakat Menolak
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan presiden.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022).
“Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” tambahnya.
Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat.
"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia.
Sementara itu, hasil survei menyebutkan bahwa baik masyarakat yang puas maupun yang tidak dengan kinerja Presiden, mayoritas tetap menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
"Masyarakat yang puas kinerja setuju perpanjangan presiden? tidak, mayoritas 60 persen menyatakan lebih memilih tetap melaksnakan pemilu 2024, jadi puas atau tidak puas kinerja tidak berkorelasi tingkat penerimaan perpanjangan masa jabatan presiden,” tegasnya.
Adapun survei nasional ini menggunakan metode simple random sampling dengan 1.197 responden. Survei dilakukan pada 25 Februari-1 Maret 2022. Sementara margin error 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Advertisement
