Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menuturkan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan mati dengan sendirinya, meski mayoritas masyarakat dan partai politik (parpol) menolak.
“Berkaca dari yang sudah-sudah, sekali pun telah mendapatkan penolakan yang tinggi, wacana ini masih terus dikemukakan oleh pihak-pihak yang dekat atau menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Terbaca bahwa ini sistematis dan by design,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (4/3/2022).
Baca Juga
Advertisement
Apalagi, kata Kamhar, ada informasi yang menyebut nama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan atau LBP di balik usulan penundaan Pemilu 2024 ini. Jika info itu benar, maka usulan tersebut akan terus bergulir.
“Apalagi jika informasi yang beredar benar adanya, bahwa Menko Marves LBP ada di balik ini, dalam pengkondisian ketum partai politik, maka bisa saja wacana dan agenda ini terus dijalankan,” kata dia.
Untuk itu, Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sikapnya dengan tegas terkait usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
“Pak Jokowi mesti menyampaikan secara tegas dan mengambil sikap tegas pula terhadap pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya melanggar konstitusi dan menjadi Malin Kundang reformasi agar ini benar-benar game over,” kata Kamhar.
Jokowi Diminta Tindak Tegas Pengusul Penundaan Pemilu
Demokrat juga mendorong Jokowi menindak tegas anak buahnya yang nekat mengusulkan penundaan Pemilu 2024 karena membuat gaduh dan melanggar konstitusi.
“Karenanya agar benar-benar game over dan tak lagi menjadi bola liar, maka Presiden Jokowi mesti tampil ke publik dan menyampaikan responnya atas ini. Tak bisa hanya diam dan membiarkan isu ini berlalu begitu saja. Jika diam, menjadi wajar jika publik akan berfikir bahwasanya Pak Jokowi tahu dan mau,” pungkas Kamhar.
Advertisement
