Liputan6.com, Pasaman Barat - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi magnitudo 6,1 yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang terjadi pada Jumat 25 Februari 2022 bertambah menjadi 17 orang.
Dari 17 orang tersebut, 9 di antaranya korban meninggal di Kabupaten Pasaman Barat dan 9 lainnya di Kabupaten Pasaman.
"Iya data sementara bertambah menjadi 17 orang," kata Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Pasaman Barat, Letkol Kav Hery Bakty, Jumat (4/3/2022) malam.
Selain 17 korban meninggal, empat orang lainnya masih dinyatakan hilang di Pasaman. Keempat orang itu diduga tertimbun akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi beberapa saat setelah gempa Pasaman Barat.
Baca Juga
Advertisement
Proses pencarian saat ini masih dilakukan, lama pencarian sudah memasuki hari ke sembilan terhitung sejak Jumat 25 Februari. Tim memperpanjang proses pencarian selama tiga hari terhitung sejak Jumat (4/3/2022).
"Jika dalam tiga hari masa perpanjangan korban tak ditemukan maka proses pencarian akan dihentikan dan korban dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.
Kemudian terkait jumlah data jumlah pengungsi, di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 11.317 jiwa yang mengungsi, sementara di Kabupaten Pasaman tercatat 5.207 pengungsi.
"Posko pengungsian tersebar di sejumlah titik daerah terdampak gempa dan posko utama di halaman kantoir bupati Pasaman Barat," ujarnya.
Saksikan juga video pilihan berikut ini:
Validasi Data Pengungsi
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy meminta validasi data pengungsi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat segera diselesaikan sebelum masa tanggap darurat gempa berakhir pada 10 Maret 2022.
Validasi data pengungsi sangat penting untuk penyaluran bantuan, yang nantinya berkaitan dengan uang tunggu, hingga hunian sementara dan hunian tetap.
"Sebelum masa tanggap darurat gempa 10 Maret, data-data pengungsi juga final," kata Menteri PMK, Muhadjir Effendy di Pasaman Barat, Kamis (3/3/2020).
Ia menyebut ketika data pengungsi sudah valid, maka proses rekonstruksi juga baru bisa dimulai. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan validasi data tersebut.
Advertisement
