Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah berupaya membangun sinergi bersama Nahdlatul Ulama (NU) untuk percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Komunitas NU yang masif diharapkan dapat terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapatkan dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dikutip dari siaran persnya, Sabtu (5/3/2022).
Baca Juga
Advertisement
"Komitmen Presiden terhadap RAPS adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lahan dan sumberdaya alam berbasis masyarakat," sambungnya.
Salah satu fokus KSP di tahun 2022, kata dia, mendorong pemberdayaan di 16 lokasi major project reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.
Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi antar sektor dan pelibatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat “dikeroyok” bersama. Terlebih, NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia.
"Peran dari jaringan 29.000 pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS," jelas Abetnego.
Warga NU Dorong Percepatan RAPS
Melalui kolaborasi bersama NU, pemerintah berharap akan ada pencapaian pesat dalam program Perhutanan Sosial yang baru mencapai 4,8juta dari target 12,7juta Ha.
Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu menggenjot pencapaian redistribusi tanah untuk reforma agraria yang baru mencapai 1,4 juta dari target 4,5 juta Ha.
Sebagai perwujudan awal kolaborasi ini, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sendiri telah menyelenggarakan kegiatan Halaqoh RAPS dalam rangka memperingati Hari Lahir Nadhlatul Ulama ke 96 di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 4 Maret 2022.
PBNU mendorong agar warga NU juga dapat turut berkontribusi pada percepatan RAPS dan menargetkan pendampingan penyelesaian sedikitnya 2 juta hektare lahan berkonflik.
Pada saat yang sama, lembaga/badan otonom perempuan NU ditargetkan dapat membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial hingga 15,7 persen dari yang saat ini hanya 5 persen saja.
"Melalui program RAPS ini, pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ikan tapi juga kail dan ilmu memancing bagi warga NU," tutur Ketua Tanfidziyah PBNU Alissa Wahid.
Advertisement
