Sejumlah buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Buruh perempuan yang tergabung dari beberapa serikat buruh menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sejumlah buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Mereka menuntut dibatalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan oleh DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)
(8/3/2022). Buruh perempuan yang tergabung dari beberapa serikat buruh menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sejumlah buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Mereka menuntut dibatalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan oleh DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Buruh perempuan yang tergabung dari beberapa serikat buruh menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Mereka menuntut dibatalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan oleh DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sejumlah buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Buruh perempuan yang tergabung dari beberapa serikat buruh menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sejumlah buruh perempuan memegang poster saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Mereka menuntut dibatalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan oleh DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)
