Puan: Jangan Mudah Percaya Investasi Iming-Iming Untung Besar

Puan menyebut kini bisnis digital bukan lagi menjadi peluang usaha tapi sedikit banyak telah menjadi gaya hidup kelompok-kelompok tertentu.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 08 Mar 2022, 15:26 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani di Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka ulang tahun ke-75 DPR. (Foto: Dokumentasi DPR).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah serius memperhatikan pentingnya memperkuat literasi keuangan digital.

Program-program sosialisasi keuangan digital harus digalakkan untuk menghindari praktik-praktik penipuan, khususnya penipuan berkedok investasi.

"Pemerintah harus secara masif memfasilitasi literasi keuangan digital, terlebih kepada anak-anak muda yang sedang gandrung dengan aset digital, mata uang digital, kripto dan sebagainya,” ujar Puan di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Puan menyebut kini bisnis digital bukan lagi menjadi peluang usaha tapi sedikit banyak telah menjadi gaya hidup kelompok-kelompok tertentu.

"Literasi penting untuk mencegah terjadinya berbagai kasus penipuan berkedok investasi, terlebih dengan melibatkan sejumlah publik figur sebagai influencer,” tutur dia.

Politikus PDIP itu menyebut literasi keuangan digital yang penting digencarkan adalah mengenai manajemen risiko.

"Maka saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan mudah percaya dengan tawaran investasi dengan iming-iming tanpa risiko dan dengan keuntungan yang di luar batas kewajaran,” tuturnya.

 


Pentingnya Literasi Keuangan

Puan menyadari bisnis digital perlu dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyalurkan peluang investasi industri digital.

Namun pengetahuan dan keterampilan dinilai harus menjadi modal agar dapat memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan.

"Apalagi pembatasan pergerakan manusia di masa pandemi Covid-19 membuat transaksi digital makin diminati dan makin dibutuhkan. Kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan digital ditambah gencarnya sosialisasi dari pihak berwenang harus dilakukan maksimal,” tutup Puan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya