Sebanyak 144 Patok Batas RI-Malaysia Hilang di Kalbar

Andri mengungkapkan, jumlah patok batas RI-Malaysia di tiga kabupaten wilayah Timur Kalimantan Barat sebanyak 2.416 patok batas, 77 patok di antaranya kondisi rusak dan sebanyak 144 patok batas dinyatakan hilang.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Mar 2022, 08:23 WIB
Perbatasan RI-Malaysia (Raden AMP/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 144 patok batas RI-Malaysia dinyatakan hilang oleh Komandan Satuan tugas pengamanan perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 144/JY Letkol Inf Andri Suratman.

Jumlah itu yang ditemukan selama dia bertugas mengamankan perbatasan RI sejak 1 Juni 2021 hingga 28 Februari 2022, di wilayah Timur, Kalimantan Barat. Hal itu Andri Suratman sampaikan pada Rapat koordinasi dengan Tim Kemenko Polhukam, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa (8/3/2022).

"Berkali-kali kami melakukan patroli memastikan keberadaan patok batas, namun tidak ditemukan dan kami nyatakan 144 patok batas RI-Malaysia hilang, itu sudah kami sampaikan berjenjang kepada pimpinan," ujar Letkol Inf Andri Suratman, seperti dilansir Antara.

Andri mengungkapkan, jumlah patok batas di wilayah penugasan operasi Yonif 144/JY di tiga kabupaten wilayah Timur Kalimantan Barat sebanyak 2.416 patok batas, 77 patok di antaranya kondisi rusak dan sebanyak 144 patok batas dinyatakan hilang.

Dia mengatakan, patok batas yang hilang itu disebabkan banyak faktor di antaranya kondisi alam. "Banyak hilang karena faktor alam longsor dan sebagainya," katanya.

Pada kesempatan itu, Andri juga menyebutkan di daerah perbatasan RI-Malaysia di wilayah operasinya terdapat 31 jalur tidak resmi atau yang biasa dikenal dengan istilah "jalan tikus".

Andri menerangkan, jalan tikus yang dimaksud merupakan jalan yang biasa digunakan masyarakat, bahkan bisa dilalui menggunakan kendaraan roda empat.

"Kami lakukan patroli secara rutin, kami juga menggagalkan penyeludupan satu unit mobil mewah asal Malaysia, yang saat ini sudah di lelang dengan harga kurang lebih Rp1 miliar," ucapnya.


Penyelundupan di Daerah Perbatasan

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Perbatasan membawa tumpukan tas sebelum naik KRI Teluk Ratai 509 di Dermaga Mako Kolinlamil, Jakarta. 1300 prajurit diberangkatkan menjaga perbatasan darat RI-Malaysia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Andri mengatakan ada beberapa hal menonjol yang terjadi di daerah perbatasan di antaranya masih ditemukan penyeludupan minuman keras, narkoba jenis sabu, rokok ilegal serta kepemilikan senjata api masyarakat secara ilegal.

Meski pun, demikian Andri mengakui rasa nasionalisme dan patriotisme warga perbatasan cukup tinggi. Andri menuturkan warga perbatasan turut serta menjaga kedaulatan NKRI, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap NKRI cukup tinggi.

"Saat ada patok batas rusak atau bergeser oleh aktivitas perkebunan sawit, warga melaporkan kepada kami, meski pun mereka (warga) sebagai karyawan kebun sawit Malaysia, namun warga perbatasan memiliki rasa menjaga dan memiliki atas kedaulatan NKRI," tutur Andri.

Untuk memupuk rasa patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI, Andri juga mengaku telah melakukan berbagai kegiatan sosial dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat.

"Kami membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, rutin kami lakukan pengobatan gratis dari pintu ke pintu, membantu warga di ladang dan melakukan bakti sosial pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Andri mengatakan di tengah pandemi COVID-19, personil Satgas Pamtas Yonif 144/JY juga membantu tenaga medis dalam percepatan vaksinasi.


Persoalan Perbatasan

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman mengatakan persoalan di daerah perbatasan tersebut akan menjadi bahan analis dalam pengambilan kebijakan ke depannya dalam rangka mewujudkan ketahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan.

Dikatakan Suteikno, dari beberapa paparan baik dari pemerintah daerah, Kodim 1206 Putussibau dan Satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) terdapat beberapa persoalan seperti pembangunan infrastruktur dasar, bidang ekonomi dan serta persoalan jalan ilegal (jalan tikus), kepemilikan senjata api ilegal dan juga berkaitan dengan listrik serta telekomunikasi di daerah perbatasan Kapuas Hulu.

Menurut dia, berbagai usulan dan persoalan yang dipaparkan dalam rapat tersebut akan di tindaklanjuti melalui rapat di Kemenko Polhukam termasuk juga dengan lintas kementerian terkait.

"Kami akan berupaya mengingatkan kembali kepada sejumlah kementerian terkait, yang berkaitan dengan usulan dan harapan pemerintah daerah," kata Suteikno.

Sumber: Antara

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya