Liputan6.com, Jakarta Ombudsman mencatat jumlah laporan yang dilakukan masyarakat sepanjang 2021 lalu. Ternyata paling banyak yang diadukan masyarakat yakni terkait dugaan maladministrasi di sektor agraria.
Ini terlihat dari bahan paparan yang disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus. Menurut data yang ditampilkannya, substansi agraria memuncaki pelaporan masyarakat ke Ombudsman dengan 1227 laporan sepanjang 2021.
Advertisement
Kemudian, diikuti dengan sektor kepegawaian dengan 883 laporan, kepolisian dengan 676 laporan, pendidikan 546 laporan, pedesaan 425 laporan, peradilan 309 laporan, perhubungan dan infrastruktur 293 laporan.
Kemudian, hak sipil dan politik 242 laporan, perbankan 239 laporan, kesehatan 217 dan kategori lain-lain secara kumulatif sebanyak 2127 laporan.
“Perbankan cukup besar 239 yang lain berikutnya bisa dikategorikan ekonomi misalnya perhubungan dan infrastruktur, dan juga yang lain-lain menyangkut juga asuransi,” katanya dalam penyampaian Hasil Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Ekonomi tahun 2021, Rabu (9/3/2022).
Terkait sektor ekonomi, Bobby mengaku sepanjang 2021 setiap bulannya pasti ada aduan terkait perbankan. “Setiap bulan ada saja masyarakat yang menyampaikan aduan atau laporan yang menyangkut perbankan, asuransi dan kadang-kadang ada juga yang menyangkut masalah dana pensiun dan sebagainya,” tutur Bobby.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
60 Laporan Sektor Ekonomi
Ombudsman Republik Indonesia mencatatkan laporan di sektor ekonomi sebanyak 60 laporan pada 2021. Sementara, 27 laporan diantaranya telah ditutup Ombudsman dengan beragam alasan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan 60 laporan dari sektor ekonomi yang diterimanya itu paling banyak dari kategori perbankan. Kemudian diikuti oleh kategori asuransi.
“Jumlah aporan di 2021 di sektor ekonomi I yang ditangani oleh Keasistenan Utama III (kantor Pusat) itu totalnya ada 60 laporan. Perbankan ada 24, asuransi 11 dan pengadaan sebanyak 8 (laporan),” terangnya dalam penyampaian Hasil Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Ekonomi Tahun 2021, Rabu (9/3/2022).
Rincian pengaduan lainnya antara lain perizinan sebanyak 5 laporan, perdagangan dan industri 5 laporan, koperasi 3 laporan, penanaman modal 2 laporan, pajak 1 laporan, dan pertanian dan pangan 1 laporan.
Dari total 60 laporan itu, baru 45 persen laporan yang diterima pada 2021 tersebut bisa diselesaikan Ombudsman. Namun, Yeka menegaskan itu hanya menghitung laporan yang masuk ke Ombudsman pada 2021.
“Itu laporan yang diterima dan diselesaikan di 2021, ada tambah lagi 40 lebih aporan dari tahun sebelumnya yang diselesaikan di 2021 juta, artinya laporan tahun berjalan dan diselesaikan di tahun berjalan juga,” terangnya.
Advertisement
