Airlangga dan Surya Paloh Bertemu, Sempat Singgung Usulan Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga membahas soal usulan penundaan Pemilu 2024.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 10 Mar 2022, 17:37 WIB
Dukungan diberikan NasDem karena, sosok menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu memenuhi kriteria ‎pencalonan. Bahkan survei internal NasDem, Hanya Bobby memiliki elaktabilitas yang baik.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga membahas soal usulan penundaan Pemilu 2024.

"Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu," kata Surya Paloh kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).

Paloh menyebut, meski ada perbedaan perspektif diantara kedua parpol, namun mereka sepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan itu.

"Tidak perlu ada satu dikursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan. NasDem tetap menghargai, tapi NasDem tentunya sama saudara saya dari keluarga besar DPP Golkar, tidak ada perbedaan di antara kita," ujar Paloh.

Sementara itu, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa sikap Golkar terhadap wacana penundaan pemilu berasal dari aspirasi masyarakat.

"Dari Partai Golkar kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian, kedua, sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua-ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden," ujar Airlangga.


Perlu Komunikasi Antarparpol

Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh memberi pidato saat Rakernas IV Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11). Jokowi secara resmi ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Apalagi, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo tetap menghargai adanya perbedaan pandangan atau pendapat, selama sesuai dengan koridor hukum.

"Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada, sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antarpimpinan partai politik menjadi penting," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya