4 Permintaan Jokowi kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Yudisial (KY) melakukan upaya progresif untuk mengatasi kekurangan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Dia juga menyoroti kurangnya Hakim Tata Usaha Negara untuk Perkara Pajak.

"Saat ini diperlukan langkah-langkah yang progresif untuk mengtasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA, juga hakim-hakim tata usaha negara untuk perkara pajak," kata Jokowi dalam Laporan Tahunan KY sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 9 Maret 2022.

Dia menilai peran kedua hakim tersebut sangatlah krusial, khususnya perkara pajak. Hal ini untuk memastikan penerimaan negara lewat sektor pajak terlindungi.

Jokowi mengatakan KY bertugas untuk menjalankan peran prisai independensi, menjaga imparsialitas dan penjaga kehormatan hakim.

Untuk itu, KY harus menjamin ketersediaan Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan para hakim yang berintegritas melalui proses rekrutmen yang transapran objektif dan profesional.

"KY juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji berintegritas dan kompeten, memiliki semanagt dan komitmen tinggi dalam memerangi korupsi," kata Jokowi.

Pada sisi lain, menurut Jokowi, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada KY yang membangun tradisi transparansi kepada seluruh masyarakat secara terbuka. Jokowi menyebut harapan publik kepada institusi negara saat ini semakin tinggi.

"Kita dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin profesional dan adaptif," ujarnya.

Tak hanya itu, institusi negara juga dituntut harus semakin produktif serta mampu bekerja cepat di tengah era disrupsi dan penuh kompetisi ini.

KY pun dituntut harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

"Karena itu, pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh KY untuk meningkatkan kualitas pelayannnya dengan menerapkan dan terus mengembagnkan pelayanan digital," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta KY memastikan hakim agung dan hakim ad hoc di MA yang diusulkan ke DPR RI memiliki komitmen dalam memerangi korupsi. Menurut dia, setiap calon hakim harus berintegritas mempunyai rekam jejak yang baik.

"KY juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulakan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi," ucap Jokowi.

Dia mengaprersiasi tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara KY dan MA, khususnya dalam mencari solusi apabila terjadi perbedaan pendapat. Termasuk, untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan.

Jokowi menilai kemitraan strategis antara KY dan MA menjadi kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara. Dengan begitu, ruang gerak mafia peradilan di Indonesia dapat terputus.

"Agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat," kata dia.

Jokowi menekankan pentingnya peran KY untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan. Untuk itu, kata dia, KY harus memastikan setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran dapat diselesaikan semaksimal mungkin.

"Agar kewibawaan, kehormatan dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga," ucap Jokowi.

Di samping itu, Jokowi menyampaikan pentingnya peran KY dalam reformasi peradilan. Dia menuturkan KY juga memiliki peran penting untuk memperkuat keadilan negara serta melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

"Sebagai lembaga penyeimbang, KY harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen. Sehingga, kekuasan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan," tutur Jokowi.