Liputan6.com, Jakarta - Usai melantik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Sosantoso dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar rapat terbatas perdana membahas IKN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperkenalkan mereka kepada para menteri kabinet Indonesia Maju.
"Kita baru saja, kita lantik Pak Bambang Sosantoso sebagai Kepala Otorita (IKN) dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita (IKN). Menurut saya adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik," kata Jokowi mengawali pembukaan ratas di Istana Merdeka, Kamis (10/3).
Tak hanya itu, Jokowi juga menjelaskan alasan mengapa percaya memilih mereka. Pertama Bambang memiliki rekam jejak yang baik. Mulai dari lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, hingga S2 dan S3 memiliki pengalaman di bidang transportasi yang berkaitan dengan finance.
Tidak cukup sampai di situ, Bambang kata Jokowi menjabat sebagai vice president di Asian Development Bank (ADB). Hal itu juga didukung dengan adanya Dhony menjabat sebagai wakil.
Baca Juga
Advertisement
"Saya kira dari sisi semua sisi ini lengkap kemudian didukung Pak Dhony yang mempunyai pengalaman di bidang properti dari A-Z pernah mengalami sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Suharso untuk sisi perencanaannya," ungkapnya.
"Kemudian nanti dengan Pak Menteri PU dalam pelaksanaan lapangan terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar," pungkasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Selesaikan Aturan Turunan
Presiden Jokowi meminta kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Sosantoso dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe serta para menteri untuk segera menyelesaikan aturan turunan. Hal itu seiring dengan Bambang dan Dhony sudah resmi menjabat untuk mengurus proyek besar tersebut.
"Peraturan perundang-perundang yang merupakan perintah atau turunan dari undang-undang IKN ini bisa diselesaikan kalau bisa di bulan Maret ini selesai," ungkapnya menggelar rapat terbatas perdana membahas IKN di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada mereka untuk menyelesaikan terkait sekretariat untuk IKN. Hal itu juga sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita tersebut.
"Agar bisa segera diselesaikan baik di sini maupun di Balikpapan," bebernya.
Sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan butuh waktu belasan hingga puluhan untuk membangun sebuah kota. Hal itu disampaikan usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta (10/3).
"Untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan waktu 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city," katanya.
Dia menjelaskan fokus kali ini tidak hanya membangun fisik saja. Melainkan membangun kerekatan sosial, interaksi antarwarganya, kemudian bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota layak huni, humanis, dan livable.
Lebih lanjut dia menjelaskan pihaknya akan segera menghubungi pihak-pihak Kementerian/Lembaga terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsepnya. Mulai dari Bappenas yang sudah lebih dari 2017 melakukan berbagai macam penelitian.
"KL lain yang meneruskan pembangunan, PUPR dan lain," ujar dia.
Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com
Advertisement
