5 Hal yang Disampaikan Jokowi Usai Lantik Kepala Otorita dan Wakil IKN Nusantara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperkenalkan kepala dan wakil kepala otorita kepada para menteri di kabinetnya.

Menurut Jokowi, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah pasangan yang kompeten untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), jika melihat latar jejak profesionalisme keduanya.

"Pak Bambang, beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance kemudian juga terakhir memegang Vice President di Asia Development Bank (ADB). Saya kira ini dari semua sisi ini lengkap," ujar Presiden saat rapat terbatas yang membahas soal IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 10 Maret 2022.

Sedangkan Dhony Rahajoe, Jokowi mengatakan dia adalah seorang ahli di bidang properti dengan jabatan sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land dan tercatat sebagai anggota Badan Pengurus Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB).

"Nanti akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut," yakin Jokowi.

Dengan hadirnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Jokowi berharap pembangunan IKN bisa semakin cepat.

Sebab, kata dia, Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik minat pihak dalam negeri untuk investasi, namun juga luar negeri.

"Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan," ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi menyampaikan, masalah tanah di IKN Nusantara belum sepenuhnya beres untuk tujuan pembangunan. Dia pun meminta jajajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa segera dibereskan, khususnya terkait status kepemilikannya.

"Tanah yang ada di IKN diidentifikasi dan diverifikasi soal kepemilikannya secara jelas," kata Jokowi.

Jokowi ingin, pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara dapat dialihkan hanya kepada instansi yang memerlukannya untuk pembangunan.

Karenanya, eks gubernur DKI ini meminta kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN kepada pihak yang bukan peruntukkannya.

Jokowi berharap, dengan rampungnya soal masalah pertanahan maka rencana pembangunan dan tata ruang di kawasan IKN bisa segera cepat selesai.

"Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," papar dia.

Kemudian, Jokowi meminta Kepala Otorita IKN Bambang Susantoso melibatkan masyarakat asli daerah dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dia ingin warga asli mengisi posisi deputi di Badan Otorita IKN.

"Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," kata Jokowi.

Dia menekankan pentingnya pelibatan putra asli daerah untuk mengkomunikasikan alasan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Salah satunya, agar ada pemerataan ekonomi di Indonesia.

"Komunikasi ke berbagai elemen kenapa sih ada pemindahan ini. Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa," terang Jokowi.

Terakhir, Jokowi memastikan, Jakarta tidak akan ditinggalkan seiring dipindahnya ibu kota negara ke Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut dia, Jakarta akan terus diperbaiki mulai menjadi kota yang lebih baik lagi.

"Jakarta pun akan kita perbaiki, bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu," kata dia.

Jokowi kembali menjelaskan, alasan bergesernya ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bertujuan untuk meratakan pembangunan di Indonesia.

Sebab, apa yang tumbuh dan berkembang saat ini kurang merata ke seluruh Indonesia dan hanya berfokus di Pulau Jawa. Salah satunya terkait pemerataan produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang di Pulau Jawa.

"Urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen di Jawa," jelas Jokowi.