Liputan6.com, Gorontalo - Isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir. Pro dan kontra dalam persoalan ini imbasnya pun sampai ke daerah-daerah.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Gorontalo, Erwin Ismail, angkat bicara. Dirinya mempertanyakan hasil survei yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya Luhut sendiri mengatakan bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang.
“Pertama, dalam survei internal kami pemilih Partai Demokrat justru menghendaki tahun 2024 ada Pemilu," kata Erwin.
"Kalaupun benar ada survei berbeda versi pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah,” kata Erwin Ismail.
Erwin juga menjelaskan, bahwa pada tahun 2013 hasil survei kepuasan terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai 74 persen. Dan saat SBY meninggalkan istana pada 20 Oktober, kepuasan kepada SBY mencapai 72 persen.
"SBY dianggap berhasil dan mendapat aspirasi rakyat," ungkapnya.
“Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? menurut survei kami ada," katanya.
Tapi, menurut Erwin, tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Mereka cegah, bahkan mereka tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY kala itu.
"intinya rakyat harus diedukasi tentang pentingnya menghormati keputusan konstitusi, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya 10 tahun atau 2 periode," ia menandaskan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
